Naik Rp333 Ribu, Begini Hitungan Pemprov DKI dalam Menetapkan UMP Jakarta 2026

Pramono menegaskan, kenaikan UMP Jakarta bukan sekadar menyesuaikan angka, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pelaku usaha, dan stabilitas ekonomi ibu kota.

"Kami ingin kenaikan UMP ini benar-benar mencerminkan dukungan kepada para pekerja, sekaligus mempertimbangkan tantangan pelaku usaha dan keberlanjutan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa penetapan UMP 2026 merupakan hasil dialog dan pembahasan komprehensif dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Dewan Pengupahan. Selain itu, kenaikan UMP tetap berada di atas laju inflasi daerah.

"Dengan begitu, UMP tidak hanya naik, tetapi juga di atas inflasi yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di Jakarta.

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program perlindungan sosial, seperti subsidi transportasi publik, bantuan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta akses air minum terjangkau lewat PAM Jaya sesuai peraturan.

"Di sisi lain, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah konkret untuk membantu pelaku usaha tetap tumbuh dan berdaya saing," tambahnya.

Langkah ini mencakup kemudahan perizinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta relaksasi dan insentif perpajakan.

Selain itu, pembukaan akses pelatihan dan permodalan untuk UMKM menjadi fokus utama pemerintah.

"Kami percaya keputusan ini telah melalui proses matang dan mempertimbangkan kepentingan bersama," kata Pramono.

Ia berharap semua pihak memahami situasi yang melandasi penetapan UMP Jakarta 2026, demi pembangunan Jakarta yang lebih adil, berkelanjutan, dan merata.

Sumber: merdeka.com