Buruh Tolak UMP 2026, KSPI Siapkan Aksi di Istana dan Balai Kota DKI Jakarta

KSPI secara tegas menolak angka UMP yang menggunakan indeks 0,75 untuk penentuan besaran upah minimum.

"KSPI dan Partai Buruh, bersama aliansi serikat pekerja se-DKI Jakarta menolak kenaikan upah minimum DKI yang menggunakan indeks tertentu 0,75," kata Iqbal.

Menurutnya, penetapan UMP tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.

Berdasarkan perhitungan KSPI, KHL di Jakarta mencapai Rp5,89 juta per bulan. Dengan kenaikan UMP menjadi Rp5,73 juta, masih terdapat selisih sekitar Rp160 ribu dibanding angka yang dituntut oleh buruh.

Iqbal menilai, hal ini menunjukkan bahwa upah minimum yang ditetapkan belum memadai.

Said Iqbal menambahkan, upah minimum DKI seharusnya tidak lebih rendah dibanding daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

Ia juga mempertanyakan insentif yang ditawarkan pemerintah provinsi, menilai jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah tenaga kerja di Jakarta.

Lebih jauh, Iqbal menekankan hasil survei biaya hidup (SBH) yang menunjukkan bahwa kebutuhan pekerja di Jakarta mencapai sekitar Rp15 juta per bulan.

Menurutnya, UMP yang baru ditetapkan masih jauh dari angka tersebut sehingga belum mampu menutup kebutuhan hidup pekerja di ibu kota.

Sumber: merdeka.com