Pemerintah Pastikan Tak Ada Impor Beras dan Gula Konsumsi pada 2026

Tatang menjelaskan, keputusan yang diambil merupakan hasil usulan pelaku usaha yang kemudian diverifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait.

"Semua yang kami putuskan itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman kementerian lembaga teknis terkait. Semoga putusan ini bisa memenuhi daripada seluruh harapan," ujarnya.

Dalam NK Tahun 2026, pemerintah juga memastikan tidak ada lagi penetapan kuota impor beras umum.

Hal ini berarti, pada 2026 Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi yang sebelumnya sempat ditugaskan kepada Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Selain itu, impor beras bahan baku industri dipastikan tidak dilakukan. Padahal pada 2025, pemerintah sempat menerbitkan kuota impor beras industri bagi 13 pelaku usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan tepung beras dan bihun.

Beras industri yang dimaksud meliputi beras pecah dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan di bawah 15 persen.

Dengan tidak adanya impor tersebut, pemerintah mendorong pelaku usaha agar mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal.

"Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan," ucap Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian.

Amran menegaskan, kebijakan pangan pada 2026 tetap berpihak pada petani dan peternak nasional.

"Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," tegasnya.

Selain beras, pemerintah memastikan tidak ada impor gula konsumsi pada 2026.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, stok awal gula konsumsi yang dibawa dari 2025 diperkirakan mencapai 1,437 juta ton. Sementara kebutuhan tahunan berada di kisaran 2,836 juta ton.

Dengan estimasi produksi gula konsumsi nasional sebesar 2,7 juta ton hingga 3 juta ton per tahun, ketersediaan gula dinilai mampu menciptakan kondisi surplus yang kuat tanpa perlu impor.

Kebijakan serupa juga diterapkan pada komoditas jagung. Pemerintah memastikan tidak ada impor jagung pakan, benih, maupun jagung rumah tangga pada 2026.

Dalam proyeksi neraca pangan, stok awal jagung dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 4,521 juta ton, meskipun terdapat estimasi susut atau tercecer sekitar 831,6 ribu ton.

Produksi jagung nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton, sementara kebutuhan tahunan diperkirakan sebesar 17,055 juta ton. Dengan demikian, ketersediaan jagung secara nasional dinilai tetap mencukupi meski tanpa impor sepanjang 2026.

Sumber: merdeka.com