Pekerja 5 Sektor Padat Karya Dapat Keringanan Pajak di 2026, Ini Detailnya

Penghasilan tersebut mencakup gaji, tunjangan tetap atau teratur, serta imbalan sejenis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

Penerima fasilitas PPh 21 DTP meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Sementara bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan apabila rata-rata upah harian tidak melebihi Rp500 ribu.

Meski begitu, pekerja yang memanfaatkan fasilitas ini wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain itu, pegawai tidak boleh memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya berdasarkan ketentuan perpajakan.

Mengenai mekanisme penanggungan pajak, Pasal 5 PMK 105/2025 mengatur bahwa PPh Pasal 21 yang terutang tetap dipotong oleh pemberi kerja, lalu dibayarkan secara tunai oleh negara pada saat penghasilan dibayarkan kepada pegawai.

Ketentuan ini tetap berlaku, meskipun pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung pajak tersebut.

"Pembayaran tunai PPh 21 ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak," demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK 105/2025.

Selain itu, pemberi kerja diwajibkan membuat bukti potong atas pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

PMK Nomor 105 Tahun 2025 ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 29 Desember 2025 dan mulai diundangkan pada 31 Desember 2025.

Sumber: merdeka.com