Bola.com, Jakarta - Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang program Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga pengujung tahun 2025.
Pertimbangan ini muncul setelah penyaluran bantuan pada triwulan kedua tahun ini dinilai berjalan sukses.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kelanjutan program BSU untuk kuartal III dan IV sedang dalam tahap kajian.
Hal ini diungkapkan oleh Riznaldi Akbar, Analis Kebijakan dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, dalam forum International Battery Summit di Jakarta, Kamis (7-8-2025).
"BSU tampaknya akan dilanjutkan karena pelaksanaannya yang efektif. Program ini akan berlanjut di triwulan III dan IV," kata Riznaldi.
Tujuan Program BSU
Program BSU ditujukan untuk menjaga daya beli para pekerja yang terdampak tekanan ekonomi, seperti lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan.
Setiap penerima mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, dengan total pencairan Rp600.000 sekaligus.
Pada periode kuartal II, pemerintah telah mengalokasikan Rp10,72 triliun untuk BSU, yang disalurkan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 565 ribu guru honorer.
"Pencairan BSU untuk triwulan II sudah dilakukan, dan kini kami sedang merancang untuk triwulan III," imbuh Riznaldi.
Stimulus Tambahan Jelang Akhir Tahun
Sebagai langkah untuk menjaga laju konsumsi domestik menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah sedang menyiapkan skema stimulus fiskal tambahan.
Menurut Riznaldi, langkah ini diperlukan untuk mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tetap di kisaran lima persen.
Stimulus akan diberikan melalui belanja negara dan pemberian insentif langsung kepada masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga telah mengumumkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana Rp10,8 triliun pada kuartal III-2025 sebagai dukungan bagi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pembangunan Sekolah Rakyat
- Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Dukungan Tambahan untuk Sektor Properti dan UMKM
Pemerintah juga melanjutkan inisiatif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, yang berlaku penuh 100 persen bagi pembelian rumah seharga maksimal Rp2 miliar. Langkah ini diambil guna mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
Selain itu, dukungan bagi pelaku usaha kecil terus diperkuat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan target penyaluran mencapai Rp287,8 triliun pada semester kedua tahun 2025.
Menjelang penutupan tahun, Kemenkeu sedang menyusun strategi tambahan guna memacu konsumsi rumah tangga, khususnya saat momentum libur panjang akhir tahun.
"APBN 2025 masih memiliki ruang fiskal sebesar Rp2.121 triliun yang siap dibelanjakan pada paruh kedua tahun ini," kata Sri Mulyani.
Sumber: merdeka.com