Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025 untuk Guru Non-ASN

BSU Kemenag 2025 difokuskan untuk guru non-ASN, termasuk guru madrasah, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, serta ustadz dan pendidik di bawah binaan Bimas yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Seluruh penerima merupakan guru aktif yang terdaftar dalam sistem Kemenag.

Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan dalam satu tahun anggaran.

Dengan skema ini, setiap guru yang lolos verifikasi akan menerima total Rp600 ribu.

Langkah awal sebelum pencairan adalah memastikan status sebagai penerima BSU. Pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Simpatika Kemenag di simpatika.kemenag.go.id.

Guru diminta masuk menggunakan akun PTK, lalu membuka menu "Tunjangan" atau "Bantuan" untuk melihat notifikasi status.

Apabila terdaftar, sistem akan menampilkan keterangan penerima beserta opsi untuk mencetak dokumen persyaratan, termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Sebagai alternatif, pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dengan mengisi data diri sesuai ketentuan.

Setelah status penerima dikonfirmasi, guru perlu menyiapkan sejumlah dokumen yang dapat diunduh melalui akun Simpatika.

Dokumen tersebut meliputi Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM yang ditandatangani di atas materai, serta Surat Kuasa Rekening berupa kuasa blokir debet dan penutupan rekening tanpa materai.

Dengan dokumen yang telah dilengkapi, penerima kemudian mendatangi bank penyalur yang ditunjuk, yakni BRI atau BRI Syariah, dengan membawa KTP dan NPWP jika tersedia.

Bagi guru yang belum memiliki rekening di bank tersebut, pembukaan rekening akan dilakukan di lokasi.

Setelah proses administrasi selesai, bank akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM.

Kemenag menetapkan kriteria penerima agar bantuan tepat sasaran.

Guru yang berhak menerima BSU adalah tenaga pendidik non-PNS yang aktif mengajar di satuan pendidikan binaan Kemenag, memiliki akun Simpatika aktif dengan data kepegawaian dan beban mengajar yang valid, serta belum memiliki sertifikat pendidik.

Selain itu, penerima tidak sedang memperoleh bantuan sejenis dari kementerian atau lembaga lain.

Guru honorer termasuk kategori pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan dan diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui yayasan maupun pendaftaran mandiri.

Penyaluran BSU diawali dengan proses verifikasi dan validasi data oleh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Verifikasi mencakup kepemilikan rekening aktif serta kelengkapan SPTJM.

Laporan hasil verifikasi harus disampaikan paling lambat Selasa (16-12-2025).

Bantuan dapat dihentikan apabila penerima meninggal dunia, mencapai usia 60 tahun, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru, atau diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.

Penghentian juga berlaku jika penerima mengalami kondisi berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Sumber: merdeka.com