Ramai Isu BSU Cair Oktober, Menaker Yassierli Tegaskan Belum Ada Kebijakan Baru

Sebagai acuan, dasar hukum pelaksanaan program BSU tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Aturan tersebut menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh yang memenuhi syarat tertentu.

Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa penerima BSU harus:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid,
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dan
• Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan yang diberikan kepada peserta memenuhi kriteria tersebut adalah sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, dan disalurkan sekaligus dengan total Rp600.000.

Isu serupa sebenarnya juga sempat mencuat pada September 2025, ketika beredar informasi di media sosial bahwa BSU akan segera cair pada bulan tersebut. Namun, kabar itu sudah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh pemerintah.

Baik Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan secara resmi membantah adanya pencairan bantuan pada waktu itu.

Langkah klarifikasi diambil untuk meluruskan informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Kami terus mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi," ujar pihak Kemnaker dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat selalu memverifikasi informasi seputar program bantuan sosial melalui kanal resmi Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, masyarakat tidak menjadi korban penyebaran berita palsu yang kerap memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan menilai klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.

Yassierli menegaskan, setiap kebijakan penyaluran bantuan, termasuk BSU, akan selalu diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang melalui saluran komunikasi pemerintah.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu para pekerja, tetapi setiap kebijakan harus didasarkan pada perhitungan fiskal dan kebutuhan nasional yang aktual.

"Kalau nanti ada kebijakan baru, tentu akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Untuk sekarang, belum ada arahan baru soal BSU," imbuhnya. 

Sumber: merdeka.com