Bola.com, Jakarta - Penayangan video promosi pemerintah di sejumlah bioskop Tanah Air belakangan menuai perdebatan.
Video singkat yang menampilkan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik karena diputar sebelum film utama dimulai.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, buka suara. Ia menegaskan praktik tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar aturan serta tetap menghormati kenyamanan penonton.
"Menggunakan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang normal," ujar Hadi di Jakarta.
Ia menambahkan, syarat utamanya adalah video tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan tidak merusak estetika maupun kenyamanan publik.
Klarifikasi Pemerintah atas Polemik
Hadi menjelaskan, pemerintah memiliki hak untuk memanfaatkan ruang publik sebagai saluran sosialisasi kebijakan.
Video promosi di bioskop, menurutnya, merupakan satu di antara cara agar masyarakat mendapat informasi langsung mengenai program pembangunan nasional.
Video yang kini beredar luas di dunia maya itu diputar menjelang film utama dengan disertai pemberitahuan agar penonton tidak merekam layar selama penayangan.
Program yang Disoroti
Isi video promosi tersebut menampilkan capaian serta inisiatif penting pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya:
- Produksi beras nasional yang ditargetkan mencapai 21,76 juta ton pada Agustus 2025.
- Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 5.800 unit yang telah beroperasi untuk mendukung kesehatan masyarakat.
- Sekolah Rakyat Gratis, yakni 100 sekolah tanpa biaya pendidikan untuk memperluas akses belajar.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
- Koperasi Desa Merah Putih, sebanyak 80.000 unit yang menyediakan kebutuhan pokok, layanan, dan pembiayaan mikro.
Menurut pemerintah, penyampaian informasi lewat bioskop dimaksudkan agar masyarakat mengetahui manfaat langsung dari kebijakan yang sedang dijalankan.
Regulasi dan Kenyamanan Jadi Prioritas
Kendati menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah, Hadi menekankan bahwa kenyamanan penonton tetap diprioritaskan. Penayangan dilakukan sebelum film dimulai dan tidak memengaruhi jadwal maupun durasi film reguler.
"Asalkan tidak melanggar aturan atau mengganggu estetika dan kenyamanan publik," tegas Hadi.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan nasional secara efektif dan bertanggung jawab.
Sumber: merdeka.com