Keracunan Massal MBG, DPR Minta Setiap Dapur SPPG Dibekali Alat Uji Pangan

Keracunan massal MBG, pimpinan DPR serukan setiap dapur SPPG ada alat uji pangan.

BolaCom | Aning JatiDiterbitkan 26 September 2025, 11:20 WIB
Hingga Selasa (23/9/2025), jumlah korban mencapai lebih dari 300 siswa yang tersebar di beberapa fasilitas kesehatan dengan kondisi beragam. (Timur Matahari/AFP)

Bola.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah berulangnya kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Cucun saat melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25-9-2025).

Advertisement

Lawatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan MBG, menyusul insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa di wilayah tersebut.

Kasus diketahui bersumber dari dua dapur SPPG, yakni Cipari dan Neglasari, yang menyalurkan makanan ke sekolah penerima program.

"Kami tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan," ujar Cucun ketika meninjau dapur MBG serta Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, titik penanganan para korban keracunan.


Wajib Ada Tes Keamanan Pangan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Sidak Pelaksanaan MBG

Cucun menegaskan DPR ingin memastikan seluruh tahapan, dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi, benar-benar sesuai standar keamanan pangan.

Untuk itu, ia mendorong setiap dapur SPPG dilengkapi alat uji pangan dan diwajibkan melakukan tes organoleptik (melihat, mencium, mencicipi) baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disajikan kepada siswa.

Ia juga mengusulkan agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga BGN tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga lain sesuai fungsi masing-masing.

"Pemulihan KLB (Kejadian Luar Biasa) ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional," tegas politisi PKB itu.


Perlu Forum Pengawasan Bersama

Ratusan siswa di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 23 September 2025, dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Timur Matahari/AFP)

Selain aspek teknis, DPR menilai perlu adanya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG.

Menurut Cucun, wadah tersebut bisa memperkuat pengawasan kolektif terhadap jalannya MBG, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan semua pihak yang bergerak cepat melakukan tanggap darurat.

"Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita," ucapnya.

 

Sumber: merdeka.com