1.092 Anak Keracunan MBG dalam Sepekan, JPPI Desak Status KLB dan Penghentian Sementara

JPPI menyoroti setidaknya lima kesalahan pemerintah dan DPR dalam pelaksanaan program ini:

• Mengkhianati amanat konstitusi

UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 mewajibkan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun, setelah dipotong Rp223 triliun, anggaran pendidikan hanya tersisa 14 persen, jauh dari batas konstitusional.

• Mengabaikan hak anak atas pendidikan.

Ubaid menilai klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp757,8 triliun tidak sepenuhnya benar, sebab sebagian besar tersedot ke MBG. Ia menyinggung putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 tentang sekolah gratis yang hingga kini tak bisa dijalankan karena terhalang MBG.

• Menggeser kebutuhan dasar pendidikan.

Menurut JPPI, fokus pada gizi anak tidak boleh mengorbankan persoalan mendesak seperti 60 persen bangunan SD yang rusak, kekurangan sekolah menengah, minimnya fasilitas, serta jutaan guru yang belum tersertifikasi dan belum sejahtera.

• Penuh konflik kepentingan dan ancaman keselamatan anak.

Ubaid menilai MBG sarat kepentingan politik dan ekonomi, lebih menyerupai proyek mercusuar jelang pemilu ketimbang layanan publik.

Dengan anggaran jumbo tanpa pengawasan ketat, program ini berpotensi jadi ladang rente dan korupsi.

• Mengabaikan suara publik.

Alih-alih mendengar kritik masyarakat, DPR justru menyetujui kelanjutan program.

"Publik diperlakukan seolah tidak punya suara dan tidak punya hak untuk menuntut keselamatan anak-anaknya," ucap Ubaid.

Melihat kondisi tersebut, JPPI menuntut pemerintah dan DPR:

• menetapkan status KLB untuk kasus keracunan massal MBG,
• menghentikan sementara program guna evaluasi menyeluruh,
• mengembalikan anggaran pendidikan yang dialihkan ke MBG,
• merealokasi Rp223 triliun untuk kebutuhan mendasar pendidikan seperti kesejahteraan guru, infrastruktur sekolah, dan akses pendidikan gratis,
• serta melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan pendidikan dalam penyusunan kebijakan anggaran.

"DPR dan pemerintah bersama-sama telah mengkhianati UUD 1945. Mereka merampas hak anak Indonesia atas pendidikan dan menghancurkan masa depan bangsa demi proyek populis bernama MBG," cetus Ubaid.

Sumber: merdeka.com