Bola.com, Jakarta - Pemerintah memastikan tak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Keputusan ini menandai komitmen pemerintah dalam mencari solusi pembiayaan alternatif tanpa membebani keuangan negara, sekaligus menjadi langkah strategis jangka panjang dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat ditemui di kediaman Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12-10-2025) malam, mengungkapkan bahwa berbagai opsi pembiayaan sedng dibahas.
"Diskusinya fokus pada skema yang berkelanjutan dan mandiri," ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menemukan jalan keluar terbaik tanpa mengandalkan dana publik.
Menurut Prasetyo, meski menghadapi tantangan pembiayaan, proyek Whoosh sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Jalur cepat ini mempercepat konektivitas antara Jakarta dan Bandung, serta menjadi tonggak awal bagi pengembangan jaringan kereta cepat nasional di masa mendatang.
Menjaga Disiplin Fiskal
Komitmen untuk menjaga disiplin fiskal juga disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10-10-2025).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menjadikan utang proyek Whoosh sebagai tanggungan APBN.
Menurutnya, pemisahan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta menjadi hal penting agar proyek-proyek infrastruktur strategis tidak terus membebani keuangan negara.
"Langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal," kata Purbaya.
Pernyataan serupa disampaikan Prasetyo Hadi. Ia mengakui bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema baru untuk mengatasi beban keuangan proyek.
"Beberapa waktu lalu juga sudah dibicarakan agar dicarikan skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," tuturnya.
Meski pembahasan mengenai Whoosh tidak termasuk agenda rapat terbatas malam itu, Prasetyo memastikan pemerintah terus mencari solusi pembiayaan yang tidak mengganggu stabilitas APBN.
Danantara Penopang Skema Non-APBN
Satu di antara opsi utama yang kini disiapkan adalah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini dinilai memiliki kapasitas finansial memadai untuk menjadi tulang punggung pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
Danantara diketahui memiliki sumber dividen mandiri mencapai Rp80 triliun per tahun.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan ada dua skema yang sedang dikaji.
Pertama, penambahan modal atau equity ke PT KCIC selaku pengelola proyek Whoosh. Kedua, opsi pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, seperti yang lazim diterapkan dalam industri perkeretaapian.
"Yang penting adalah keberlanjutan bisnis KCIC tetap terjaga. Skema pembiayaan yang dipilih harus menjamin operasional Whoosh berjalan optimal tanpa membebani APBN," ujar Dony.
Ia menambahkan, langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang sekaligus model pembiayaan bagi proyek infrastruktur strategis lain di masa depan.
Arah Pengembangan Proyek Whoosh
Terlepas dari isu pembiayaan, pemerintah menilai kehadiran Whoosh sudah membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Dony menyebutkan, proyek KCJB berhasil meningkatkan mobilitas masyarakat, dengan jumlah penumpang yang kini mencapai sekitar 30 ribu orang per hari.
Hal senada disampaikan Prasetyo Hadi.
"Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya," ujarnya.
Pemerintah bahkan telah memikirkan rencana jangka panjang untuk memperluas jaringan kereta cepat ini.
"Kami ingin proyek seperti ini berkembang, tidak hanya Jakarta–Bandung. Kami sedang memikirkan kemungkinan sampai Jakarta–Surabaya," tutur Prasetyo.
Manfaat Nyata
Rencana ekspansi ini dinilai akan memperkuat konektivitas antarkota besar, memacu pertumbuhan ekonomi, memperlancar arus perdagangan, meningkatkan pariwisata, serta membuka lapangan kerja baru.
Dengan demikian, proyek Whoosh bukan sekadar solusi transportasi modern, melainkan juga bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Dan jika skema non-APBN melalui Danantara berjalan efektif, proyek ini bisa menjadi contoh baru pembiayaan infrastruktur tanpa membebani keuangan negara.
Sumber: merdeka.com