Bola.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah hingga saat ini baru berhasil mengamankan sekitar Rp8 triliun dari total tunggakan pajak yang diperkirakan mencapai Rp50-60 triliun.
Nilai itu berasal dari kurang lebih 200 wajib pajak yang masih memiliki kewajiban dan sebagian masih dalam proses penagihan intensif.
Purbaya menyebut pencapaian tersebut merupakan proses bertahap, mengingat ada wajib pajak yang memilih melunasi utangnya dengan cara dicicil.
"Itu yang 200 orang itu, ya kami kumpulkan terus, kan targetnya Rp50 triliun ya. Tapi, itu enggak bisa langsung, ada yang dicicil, segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Minggu (16-11-2025).
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa serta-merta menarik seluruh nilai tunggakan karena setiap wajib pajak memiliki situasi dan kelengkapan administrasi yang berbeda.
Meski begitu, ia memastikan upaya penagihan akan terus dilakukan secara aktif.
"Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi, yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kami!" lanjut Purbaya.
Fokus pada Penerimaan
Selain mengejar penerimaan dari utang pajak, Purbaya memaparkan gambaran realisasi APBN 2025. Pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen dari PDB, demi menjaga stabilitas fiskal dan ruang belanja negara.
Peningkatan penerimaan negara tetap menjadi prioritas. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan lebih agresif mendekati wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Pendekatan langsung dilakukan untuk memastikan pembayaran bisa segera dituntaskan, termasuk melalui pengiriman "surat cinta".
"Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kami approach, kami datangi supaya mereka bayar pajak tepat waktu," katanya.
"Ada beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kami akan kirim "surat cinta" ke mereka supaya bayar tepat waktu," imbuh Purbaya.
Anggaran Tak Terserap Ditarik Kembali
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga mengembalikan anggaran yang tidak sanggup mereka serap sampai akhir tahun. Total pengembalian mencapai Rp3,5 triliun.
"Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kami. Kami hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka enggak mampu belanjain," ungkapnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian tersebut menandakan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana sehingga beberapa K/L memilih untuk menyerahkan kembali dana sebelum tahun anggaran berakhir.
Sumber: merdeka.com