Bola.com, Jakarta - Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan arahan baru terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi tersebut menitikberatkan pada penyesuaian bahan pangan utama dalam paket makan yang akan diberikan, khususnya pengurangan penggunaan telur ayam yang sementara waktu diminta diganti dengan komoditas lain.
Langkah substitusi itu dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga kestabilan harga pangan nasional.
Pemerintah menilai kebutuhan telur ayam dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan tekanan harga sehingga diganti dengan telur puyuh atau daging sapi sebagai alternatif.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan harga di pasar.
Arahan Presiden tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin.
Menurut Nanik, Prabowo memberikan instruksi khusus menyangkut potensi lonjakan permintaan telur menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran, periode yang biasanya memicu inflasi bahan pangan.
Antisipasi Kenaikan Harga Menjelang Hari Raya
Kebijakan penggantian telur ayam dalam program MBG menjadi satu di antara langkah pemerintah mengurangi tekanan harga pangan menjelang momentum hari besar keagamaan.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan telur ayam biasanya melonjak tajam menjelang Nataru dan Lebaran sehingga rentan memicu kenaikan harga di pasaran.
Nanik menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyoroti kondisi tersebut secara langsung.
"Tadi Pak Presiden pesan, 'Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,'" ujar Nanik menirukan pernyataan Presiden Prabowo.
Nanik juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga komoditas seperti ayam, telur, dan buah mulai terlihat, meski masih dalam skala kecil.
Itulah mengapa, penyesuaian menu dalam program MBG dinilai penting sebagai tindakan preventif untuk menjaga daya beli dan mengendalikan risiko inflasi yang lebih besar.
Strategi BGN
Selain melakukan penyesuaian pada komponen menu, BGN mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penyediaan bahan baku program MBG secara mandiri.
Upaya ini mendapatkan landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kemandirian bahan pangan diperlukan agar program MBG tidak bergantung sepenuhnya pada dinamika harga pasar. BGN berupaya membangun rantai produksi yang kuat dan efisien, dari peningkatan kapasitas produksi hingga distribusi yang terintegrasi.
Dengan koordinasi yang intensif, pemerintah berharap pasokan bahan pangan dapat terjaga stabil dan terjangkau sehingga program MBG berjalan optimal tanpa hambatan dari fluktuasi harga komoditas.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Untuk memastikan ketersediaan bahan baku program MBG, BGN menyusun kerja sama dengan berbagai institusi negara.
TNI Angkatan Darat akan menggerakkan seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) guna menanam sayur dan mengembangkan peternakan ayam sebagai tambahan suplai pangan lokal.
Dukungan serupa datang dari Kementerian Koperasi yang menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar bagi koperasi yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Dana ini ditujukan untuk memperkuat produksi buah, sayuran, serta peternakan guna menopang kebutuhan program MBG.
BGN juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kepala daerah, bupati dan wali kota, mengoptimalkan lahan kosong di tingkat RT/RW sebagai lokasi produksi pangan. Partisipasi masyarakat menjadi satu di antara kunci untuk meningkatkan ketahanan pasokan.
Sebagai tambahan, kelompok tani yang belum memiliki koperasi akan diarahkan untuk membentuk usaha dagang bersama.
Langkah ini bertujuan memperkuat mata rantai pasokan ke Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sehingga petani dapat terhubung langsung ke jaringan penyedia MBG dan memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Sumber: merdeka.com