Bola.com, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja di industri tekstil mencapai 79.000 orang. Data tersebut diambil dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak ada instrumen fiskal khusus yang disiapkan untuk menangani PHK secara langsung dari sisi pemerintah.
"Enggak ada," jawab Purbaya dalam konferensi pers Rapat Kerja Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Satgas (P2SP), di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12).
Menurut Purbaya, PHK umumnya terjadi ketika permintaan pasar melemah tajam. Kondisi ini, kata dia, tercermin pada kinerja ekonomi selama 10 bulan pertama tahun lalu, bahkan berlanjut pada 10 bulan awal tahun ini.
"Gini, PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujarnya.
Optimistis Ekonomi Membaik
Perlambatan tersebut membuat dunia usaha, termasuk industri tekstil, kesulitan menjaga kapasitas produksi dan tenaga kerja. Purbaya menilai situasi tersebut menjadi indikator bahwa perekonomian nasional pada periode itu memang tidak berada dalam kondisi ideal.
Tekanan dari sisi permintaan membuat banyak perusahaan menahan ekspansi, bahkan terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja untuk bertahan. Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menutup mata.
Ia melihat fase pelemahan tersebut sebagai siklus yang perlu direspons dengan perbaikan kebijakan agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
Ke depan, Purbaya optimistis kondisi ekonomi akan membaik. Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral menjadi kunci agar permintaan kembali menguat dan dunia usaha memiliki ruang untuk bangkit. Dengan dorongan kebijakan yang lebih selaras, ia berharap roda ekonomi dapat berputar lebih kencang.
"Ketika kita dorong, saya harapkan kan membaik. Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang. Karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," ujarnya.
Komitmen Kemenkeu
Purbaya juga menyoroti pentingnya akses modal kerja bagi pelaku usaha yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tanpa dukungan working capital yang memadai, perusahaan sulit meningkatkan produksi meski permintaan mulai pulih.
"Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang nggak bagus. Tapi ketika ada yang mau bangkit seperti ini, kalau dia enggak punya akses ke working capital juga nggak bisa tumbuh juga," ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen membantu dunia usaha semaksimal mungkin agar kembali tumbuh.
Dukungan kebijakan fiskal, dikombinasikan dengan langkah bank sentral, diharapkan mampu mendorong kenaikan permintaan dan membuka kembali peluang kerja yang sempat hilang.
"Jadi, makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan, kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini maupun di bank sentral," pungkasnya.