Bola.com, Jakarta - DPR RI buka suara mengomentari maraknya gerai yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turun langsung menyikapi maraknya
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/12/2025), Saleh menilai praktik gerai yang hanya menerima pembayaran nontunai seperti kartu atau QRIS sudah meluas dan perlu ditertibkan.
“Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang,” ucap dia dikutip Antara, Kamis (25/12/2025).
Saleh menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara jelas mengatur larangan menolak Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, kecuali terdapat keraguan atas keasliannya.
Menurutnya, ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum sehingga Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia perlu bersikap tegas.
“Sekali lagi, kalau ini dibiarkan akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” ujarnya.
Banyak Terjadi
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang konsumen lanjut usia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti di halte Transjakarta kawasan Monas. Video tersebut diunggah akun Instagram @arli_alcatraz pada Kamis (18/12/2025).
Dalam rekaman itu, seorang pria terlihat memprotes kebijakan toko yang mewajibkan pembayaran menggunakan QRIS.
Saleh mengungkapkan bahwa praktik penolakan pembayaran tunai bukan hanya terjadi sekali. Ia mengaku pernah mengalami hal serupa di sejumlah restoran dan gerai.
“Saya sendiri saja, di beberapa restoran dan gerai, sering ditolak kalau mau bayar cash (tunai). Katanya, ketentuannya seperti itu dari atasan,” katanya.
Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum
Ia menilai kebijakan sepihak tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum.
“Kalau semua orang boleh buat aturan seperti itu, dipastikan akan terjadi carut-marut. Wibawa negara sebagai negara hukum akan sangat dilemahkan,” ujarnya.
Saleh juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan cashless only, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
“Kasihan, dia ditinggalkan zaman. Padahal, menurut undang-undang, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang cash,” ucapnya.
Saleh meminta pihak berwenang memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak yang memerintahkan gerai hanya menerima pembayaran nontunai.