DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Kasus Udang RI Tercemar Radioaktif

Anggota Komisi IV DPR, Hindun Anisah, menilai kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar memperketat pengawasan pangan, baik di pasar domestik maupun produk ekspor.

"Masyarakat perlu dilindungi dari produk yang berbahaya, dan barang-barang tersebut seharusnya tidak diperbolehkan beredar. Tidak boleh ada lagi produk pangan yang tercemar senyawa berbahaya dalam kadar berapa pun," tegas Hindun.

Menurutnya, penolakan dari FDA ini harus menjadi titik balik. Pemerintah wajib memastikan seluruh produk pangan, baik ekspor maupun impor, benar-benar memenuhi standar keamanan yang ketat.

Pandangan senada disampaikan anggota Komisi IV DPR lainnya, Sonny T. Danaparamita. Sonny mengingatkan bahwa kasus ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di pasar internasional.

"Pemerintah Indonesia harus segera memberikan respons yang cepat. Penyebab dari adanya paparan radioaktif harus diungkap seterang-terangnya. Kalau tidak, hal ini dapat memperburuk situasi di dalam negeri sendiri," ujarnya.

Sonny menekankan perlunya transparansi agar kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, tidak terkikis.

Lebih lanjut, Sonny menjelaskan bahwa penetapan ambang batas 1.200 becquerel tidak bisa ditafsirkan sebagai izin untuk mengedarkan produk di bawah angka itu. FDA, katanya, sudah tegas melarang seluruh produk dari pabrik terkait untuk dipasarkan.

"Angka 1200 ini adalah titik intervensi. Ini tidak berarti bahwa produk di bawah angka tersebut boleh dikonsumsi," jelasnya.

Ia mendesak agar individu maupun perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pencemaran lingkungan dikenai sanksi berat.

"Jika sudah jelas penyebab dan eksportir yang terlibat maka langkah berikutnya adalah memberi sanksi terbuka. Transparansi penting agar kasus serupa tidak terulang dan jadi peringatan bagi eksportir lainnya," tegas Sonny.

Sonny juga mengingatkan bahwa masalah ini bisa berdampak luas, dari turunnya kepercayaan mitra dagang, jatuhnya harga jual di dalam negeri, hingga mengganggu mata pencaharian nelayan dan petambak.

"Jangan sampai dikarenakan tidak adanya respons yang serius dari pemerintah atas peristiwa ini membuat negara kehilangan pendapatan negara serta memperburuk nasib nelayan karena dunia internasional menolak komoditas pangan kita," ujarnya.

Menurutnya, meski FDA menyebut kadar radiasi masih dalam batas aman, pemerintah Indonesia tidak boleh menganggap remeh. Keamanan pangan bukan sekadar angka ambang batas, melainkan juga citra Indonesia di mata dunia.

Sumber: merdeka.com