Bola.com, Jakarta - Presiden FIFA Gianni Infantino kembali mendapat sorotan terkait FIFA Forward Enterprises (FFE).
Ia bersama tim hukumnya dinilai belum memberikan pertanggungjawaban yang memadai kepada asosiasi anggota, pemangku kepentingan, maupun kalangan hukum mengenai rencana pengalihan seluruh hak kompetisi FIFA kepada perusahaan baru tersebut.
Tekanan terhadap Infantino datang dari dua arah.
Di Amerika Serikat, anggota Partai Demokrat, Jamie Raskin, meminta sejumlah dokumen terkait persoalan tersebut, sementara di Eropa, UEFA mengambil langkah hukum untuk memperoleh informasi yang dianggap penting dalam penyelidikan mereka.
Persoalan ini makin menjadi perhatian karena FFE disebut berkaitan dengan rencana transaksi bernilai miliaran dolar.
Perusahaan yang didukung ekuitas swasta tersebut diproyeksikan mengambil alih hak-hak FIFA tanpa melalui proses tender komersial terbuka.
Sikap Infantino
Di Amerika Serikat, Infantino disebut belum menyerahkan dokumen yang diminta Raskin. Ia juga tidak merespons permintaan untuk hadir di hadapan Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat.
Batas waktu untuk menyerahkan dokumen sekaligus menghubungi komite guna mengatur wawancara ditetapkan pada 9 Agustus.
Namun, laporan menyebut Infantino belum melakukan kontak dengan komite yang berada di bawah kendali Partai Republik tersebut.
Raskin bahkan menuduh Infantino telah memberikan keuntungan kepada Presiden AS, Donald Trump, sebagai bagian dari upayanya mendapatkan akses ke lingkaran dalam sang presiden.
Sementara itu, persoalan FFE juga dibawa ke forum internal FIFA.
Seruan Mundur
Presiden Federasi Sepak Bola Denmark (DBU), Jesper Moller, mengaku terkejut karena FIFA Forward Enterprises tidak masuk agenda Komite Hukum FIFA.
"Saya secara alami menggunakan pertemuan tersebut untuk mengajukan sejumlah pertanyaan kritis mengenai proses yang masih saya anggap sangat bermasalah," kata Moller.
Moller menilai Komite Hukum FIFA seharusnya menjadi tempat yang tepat untuk membahas persoalan tersebut.
Ia juga kembali menyerukan agar Infantino mundur karena menilai FIFA tidak akan mampu memulihkan kredibilitasnya di bawah kepemimpinan saat ini.
"Saya terkejut bahwa FIFA Forward Enterprises tidak dibahas oleh Komite Hukum, yang justru merupakan badan yang seharusnya dikonsultasikan mengenai persoalan hukum yang berkaitan dengan FIFA," ujar Moller.
"Kami akan terus mendorong untuk mendapatkan jawaban, dan saya yakin kita akan mengetahui seluruh persoalan ini," lanjutnya.
Respons Infantino dan Kushner
Tekanan lain datang dari UEFA yang telah mengajukan proses discovery di tiga yurisdiksi Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang berpotensi digunakan dalam kemungkinan perkara hukum di Swiss.
Infantino merespons langkah tersebut melalui pengacaranya di AS, Andrew Levender, dari firma Dechert. Tim hukum Infantino meminta agar proses discovery yang diajukan UEFA dibatalkan.
UEFA juga mengajukan permohonan discovery terhadap Joshua Kushner dari Thrive Capital. Kushner merupakan saudara Jared Kushner, menantu Donald Trump.
Thrive Capital sebelumnya disebut dipersiapkan untuk mengambil posisi kepemilikan senilai 4,2 miliar dolar AS atas hak-hak FIFA yang tidak melalui proses tender komersial.
Kushner menunjuk pengacara Alex Spiro dari Quinn Emanuel untuk menangani persoalan tersebut.
Spiro dikenal sebagai satu di antara pengacara persidangan terkemuka di Amerika Serikat dan memiliki reputasi dengan pendekatan hukum yang agresif.
Quinn Emanuel pernah mewakili FIFA dalam skandal FIFAgate. Firma tersebut juga berperan dalam proses hukum yang membuat posisi FIFA berubah dari organisasi yang dipandang sebagai bagian dari aktivitas kriminal menjadi pihak yang dianggap sebagai korban praktik suap dan korupsi.
Skandal FIFAgate
Proses discovery diperkirakan masih akan menghadapi perlawanan hukum. Bahkan jika permohonan tersebut dikabulkan, pengumpulan dokumen kemungkinan membutuhkan waktu berbulan-bulan karena adanya keberatan dari tim hukum Infantino dan Kushner.
Menurut satu di antara sumber hukum di AS, peluang UEFA membangun kasus pidana di Amerika Serikat dinilai tidak terlalu besar. Kasus perdata dianggap lebih memungkinkan karena dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Jika tuduhan bahwa Infantino, Thrive Capital, dan para penasihatnya berusaha merugikan asosiasi anggota FIFA hingga miliaran dolar dapat dibuktikan, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi perkara pidana maupun perdata di berbagai yurisdiksi.
Situasi ini mengingatkan pada skandal FIFAgate pada 2015 ketika Departemen Kehakiman AS mendakwa lebih dari 40 pejabat FIFA atas dugaan penipuan, suap, dan pemerasan.
Pemerintah AS pada akhirnya mengumpulkan sekitar 200 juta dolar AS dari individu dan perusahaan pemasaran yang terlibat.
Perbedaannya, dugaan yang kini diarahkan kepada Infantino dan pihak-pihak terkait FFE menyangkut nilai transaksi yang jauh lebih besar. Karena itu, tuntutan transparansi dari UEFA dan sejumlah pemangku kepentingan sepak bola makin kuat.
Sumber: Inside World Football