Jika Hasil Pra PON Dianulir, Tim Malut Menolak Tanding Ulang

Bola.com, Ternate - Maluku Utara (Malut) menanggapi dingin ancaman Tim Transisi yang tidak akan mengakui hasil kualifikasi Pra PON Zona Papua yang telah berakhir Kamis (8/10/2015) lalu. Tim Malut menolak bertanding ulang pada kualifikasi PON di bawah supervisi lembaga bentukan Kemenpora itu.

Manajer Tim Malut, Asgar Saleh, menilai kebijakan Tim Transisi itu tak sesuai aturan dan kewenangan. Ilham Udin Armayn dkk. sendiri masih harus menjalani babak playoff melawan peringkat dua Zona Sulawesi untuk melaju ke PON Jabar 2016 mendatang. Di kualifikasi PON zona Papua, Malut mengakhiri posisi sebagai runner up.

"Kami bertanding di Pra PON ini atas dasar SK PB PON yang dibentuk KONI Pusat, bukan atas perintah Tim Transisi. Meski mereka telah menjalin kesepakatan dengan perwakilan KONI Pusat pada pertemuan lalu, kami tak mau tanding ulang. Karena hasil Pra PON di Jayapura kemarin sah menurut aturan pertandingan dan PB PON," kaya Asgar Saleh.

Soal pemogokan bertanding yang dilakukan tim Maluku dan Papua Barat, lanjut Asgar Saleh, itu hak mereka. Sesuai aturan mereka sudah dinyatakan kalah WO. "Kami hormati keputusan teman-teman. Secara teknis, mereka mengambil sikap mogok bertanding karena peluang lolos sebagai juara zona atau runner up telah tertutup," ujar Asgar Saleh.

Soal campur tangan Tim Transisi, Asgar Saleh, tak habis pikir betapa kuatnya pengaruh institusi yang diketuai Bibit Slamad Riyanto tersebut. Apalagi, Tim Transisi tiba-tiba saja masuk mengurusi kualifikasi Pra PON cabang sepak bola.

"Jika mereka ingin memperbaiki tata kelola sepak bola, seharusnya ketika lembaga itu dibentuk lima bulan lalu sudah menginventarisir Pra PON ini masuk program kerjanya," ucap Asgar.

"Sejak dibentuk, apa hasil kerja mereka? Hadiah juara Piala Kemerdekaan saja masih diutang. Belum lagi hadiah juara untuk tim Malut yang tampil di Liga Desa Indonesia sebesar Rp 100 juga tak dibayar," tuturnya.

Yang aneh, lanjut Asgar Saleh, begitu kuatnya pengaruh Tim Transisi hingga bisa memerintah Kapolri untuk mencabut semua izin yang telah dikantongi panpel Pra PON di beberapa daerah.

"Kalau yang perintah Menpora masih masuk akal. Karena secara kelembagaan negara posisinya setara. Ini Tim Transisi yang perintah Kapolri. Kok begitu hebat kekuasaan mereka?" ujar Asgar Saleh.

Baca juga :

Siasati Izin Polisi, Kualifikasi PON Zona Papua Ganti Nama

Hasil Laga Pra PON Zona Papua Terancam Tak Diakui

Panpel Pra PON Papua Tak Mau Disupervisi Tim Transisi