TGIFP Tragedi Indonesia: Sepak Bola Indonesia Harus Berbenah, dari SOP Pertandingan hingga Bisnisnya

Tragedi Kanjuruhan - Remember, 1 Oktober 2022 (Bola.com/Bayu Kurniawan Santoso)

Bola.com, Malang - Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali, mengungkap harapan tentang ihwal tata kelola sepak bola Indonesia pasca-insiden yang menewaskan 131 orang. Akmal berharap ada perbaikan total di semua aspek sepak bola Indonesia.

"Setelah ini harus ada perbaikan, mulai dari SOP pertandingan, sampai bisnis sepak bolanya," ucap Akmal.

Menurut Akmal, sepak bola Indonesia harus belajar dari Inggris. Setelah tragedi Hillsborough -yang menelan korban 96 orang- sepak bola negara tersebut berbenah. Federasi sepak bola Inggris mengeluarkan Football Spectators Act.

"Kita harus belajar dari Inggris, jadi sepak bola kita bisa lebih baik lagi," sambungnya.

Sebelumnya, ratusan orang harus kehilangan nyawa dan ratusan lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat Tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini terjadi karena kekacauan setelah sejumlah aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke tribune penonton laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Akibat tembakan gas air mata ini, timbul kepanikan. Suporter yang berebutan keluar tertahan oleh sejumlah pintu yang masih terkunci. Akibatnya, sejumlah suporter jatuh dan terinjak-injak. Selain itu, akibat dampak langsung dari gas air mata, sejumlah penonton mengalami asfiksia dan sesak napas.

Berita Video, Ribuan Orang Menggelar Doa Bersama Mengenang 7 Hari Tragedi Kanjuruhan pada Jumat (7/10/2022)

2 dari 5 halaman

Kerja Cepat

Lebih lanjut, Akmal memastikan TGIPF akan bekerja secepat mungkin. Hal ini, sambung Koordinator Save Our Soccer (SOS) dilakukan agar segera ada perbaikan secara menyeluruh dalam tata kelola sepak bola Indonesia.

"Kami coba bekerja cepat. Pekan ini kami mengumpulkan data. Pekan depan kami akan menyusun laporan. Pekan berikutnya, kami akan lapor presiden," ucap Akmal.

"Kami sudah memberikan data ke tim pencari fakta, tapi belum sampai ke kesimpulan," sambungnya.

3 dari 5 halaman

Pemberian Sanksi

TGIPF dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali sebagai wakilnya.

TGIPF beranggotakan 10 orang yang terdiri dari akademisi, purnawirawan jenderal TNI, wartawan olahraga, pengamat olahraga, hingga mantan pesepak bola.

Pada rapat pertama yang digelar awal pekan ini, poin pertama dari rapat TGIPF tragedi Kanjuruhan memutuskan untuk mencari akar masalah dan memberikan rekomendasikan untuk menghentikan perkara-perkara yang selalu terjadi.

Poin pertama rapat TGIPF tragedi Kanjuruhan juga memuat rencana rekomendasi pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti salah dalam insiden pada 1 Oktober 2022 itu.

"Ini penting. Peristiwa tentang kerusuhan dalam pertandingan sepak bola selalu terjadi dan selalu dibentuk tim, tapi tidak pernah berubah," ujar Mahfud MD di YouTube Kemenko Polhukam RI.

"Sehingga akar masalahnya harus dikemukakan oleh tim ini untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan akar masalah itu. Termasuk merekomendasikan penjatuhan sanksi," jelasnya.

4 dari 5 halaman

Sinkronisasi Aturan

TGIPF juga berkeinginan untuk menyelaraskan regulasi FIFA dengan Peraturan Perundang-Undangan sekaligus menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada stakeholder.

"Kedua, merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi yang diatur FIFA maupun Peraturan Perundang-Undangan," imbuh Mahfud MD.

"Lalu juga sosialisasi serta pemahaman ke seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, suporter, dan sebagainya bahwa semua harus memahami aturan ini, paparnya.

5 dari 5 halaman

Setop Sepak Bola

Foto: Gelar Doa Bersama, Ribuan Masyarakat Penuhi Stadion Kanjuruhan — Ribuan warga sekitar yang datang berkumpul di area parkir depan pintu VIP layaknya sebuah pertandingan tengah digelar. (Bola.com/Bagaskara Lazuardi)

TGIPF juga bersepakat menyetop kegiatan sepak bola yang berada di bawah naungan PSSI untuk sementara waktu, termasuk Liga 1 2022/2023, Liga 2 2022/2023, dan Liga 3 2022.

"Tim ini menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa seluruh kegiatan berpayung PSSI terutama Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 supaya dihentikan," kata Mahfud MD.

"Sampai Presiden Jokowi menyatakan bisa dinormalisasi setelah tim ini menyampaikan rekomendasi seperti apa normalisasi harus dilanjutkan," ucapnya.

Disadur dari: Bola.net (Penulis Dendy Gandakusumah, published 8/10/2022)