Polemik dengan Michael Sianipar Memanas, Yunus Nusi Ungkap PSSI Akan Audit Pengelolaan Keuangan Non APBN di FFI

Bola.com, Jakarta - PSSI berencana melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN di Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah tersebut diambil menyusul persoalan tunggakan subsidi klub dan belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar pada 2026 untuk mendukung kebutuhan tim nasional futsal. Dana tersebut disalurkan melalui PSSI untuk membiayai program yang berkaitan dengan Timnas Futsal Indonesia.

Dalam proses penyusunan anggaran, FFI juga dilibatkan untuk menyampaikan kebutuhannya.

Yunus menjelaskan bahwa PSSI memiliki mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara berkala. Laporan keuangan organisasi diaudit setiap tahun dan disampaikan kepada anggota dalam Kongres PSSI.

"Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas," ujar Yunus Nusi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).

Namun, persoalan subsidi klub dan insentif AFP memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda dengan anggaran pemerintah. Menurut Yunus, kebutuhan tersebut semestinya ditopang oleh sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pemasukan organisasi lainnya.

Atas dasar itu, PSSI akan memeriksa pengelolaan keuangan non-APBN FFI untuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya sejumlah kewajiban organisasi. Pemeriksaan tersebut mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.

"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," ucap Yunus Nusi.

PSSI menyebut audit tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan FFI sekaligus memastikan pengelolaan organisasi dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan diharapkan bisa menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan kewajiban kepada klub dan AFP.

Yunus juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian tim nasional dan keberlangsungan organisasi. Menurutnya, perkembangan futsal Indonesia tidak hanya bergantung pada prestasi di level internasional, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap kompetisi dan pembinaan di daerah.

"Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan," papar Yunus Nusi.

Sebelumnya, Ketua FFI, Michael Sianipar, menyatakan tidak keberatan apabila pengelolaan keuangan FFI diaudit, termasuk penggunaan anggaran yang berasal dari APBN.

Michael menyebut dokumen-dokumen terkait anggaran APBN untuk futsal sebelumnya ditandatangani oleh mantan Sekjen FFI, Perbager Raj, serta Yunus Nusi. Dia juga menjelaskan bahwa sebagian besar pembayaran dilakukan langsung oleh PSSI kepada vendor.

"Diaudit saja. Yang tanda tangan semua dokumen APBN yang diperuntukkan bagi futsal adalah Perbager (Sekjen FFI sebelumnya) dan Pak Yunus Nusi (Sekjen PSSI). Mayoritas biaya langsung dari PSSI ke vendor, semua kontrol di tim keuangan PSSI," imbuh Michael.