Payment ID Belum Rilis Agustus Ini, Bank Indonesia Tegaskan Masih Tahap Uji Coba

Dicky menyebut, Payment ID disiapkan untuk mendukung rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.

Namun, peran sistem ini dalam skema bansos tersebut masih menunggu aturan resmi.

"Kami lagi tunggu, seperti apa yang harus kami bantu dengan melihat data yang ada di sistem keuangan," ujarnya.

Selama tahap penyusunan kebijakan, BI turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memetakan potensi masalah atau celah keamanan pada sistem pembayaran.

Dicky menegaskan Payment ID akan mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Itu backbone bisnis kepercayaan, bisnis perbankan. Bahkan sekarang sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, privacy itu dilindungi betul, dan hanya bisa digunakan sesuai persetujuan pemiliknya. Ini yang kami jaga betul," ucapnya.

Menurut kajian BI, Payment ID akan menjadi pelengkap analisis sektor keuangan, termasuk proses penyaluran kredit. Sistem ini tidak menggantikan layanan SLIK yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Payment ID berbentuk unique identifier sepanjang sembilan karakter, dihasilkan dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Identitas ini bertujuan menggabungkan informasi keuangan seseorang, dari rekening bank hingga akun dompet digital (e-wallet).

Penggunaan Payment ID oleh lembaga keuangan tetap memerlukan persetujuan aktif (consent) dari nasabah sebagai pemilik data sebelum profil keuangan mereka dapat diakses lebih detail.

Sumber: merdeka.com