Cukai Minuman Berpemanis Akan Diberlakukan Tahun Depan, Tarif Masih Dibahas Pemerintah dan DPR

Penetapan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) menjadi fokus utama dalam pembahasan lanjutan antara pemerintah dan DPR. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menjelaskan seluruh faktor terkait akan dipertimbangkan secara cermat.

Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian utama adalah dampak kesehatan dari konsumsi minuman berpemanis.

Oleh karena itu, proses konsultasi mengenai tarif cukai MBDK tidak hanya melibatkan Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Kementerian Kesehatan juga akan turut serta dalam pembahasan ini untuk memastikan kebijakan yang diambil mendukung tujuan kesehatan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berimbang.

Febrio Kacaribu menekankan bahwa konsultasi mendalam ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang optimal. Pembahasan akan mencakup analisis dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari berbagai skenario tarif. Hal ini bertujuan agar penerapan cukai minuman berpemanis dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

Penerapan cukai minuman berpemanis adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Selain MBDK, pemerintah juga akan mendorong penerimaan melalui kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang berkelanjutan.

Intensifikasi bea masuk dari perdagangan internasional juga menjadi fokus untuk meningkatkan pendapatan negara.

Kebijakan penerapan bea keluar untuk hasil sumber daya alam, seperti batu bara dan emas, juga akan dioptimalkan. Upaya penegakan hukum untuk memberantas peredaran barang kena cukai ilegal dan penyelundupan akan terus ditingkatkan. Selain itu, pengawasan nilai barang ekspor juga akan diperketat untuk memastikan penerimaan yang akurat dan maksimal.

Komisi XI DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati Asumsi Dasar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui pembahasan bersama Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit.

Untuk postur penerimaan, rincian kesepakatannya adalah sebagai berikut:

• Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun
• Penerimaan perpajakan: Rp2.692,0 triliun
• Pajak: Rp2.357,7 triliun
• Kepabeanan dan cukai: Rp334,3 triliun

Sumber: Antara