Komnas HAM Berikan 5 Rekomendasi Terkait Aksi Demo di Jakarta dan Berbagai Daerah

Anis menegaskan aparat juga harus bertanggung jawab jika tindakan mereka mengakibatkan jatuhnya korban sipil, baik meninggal dunia maupun luka-luka.

“Rekomendasi kedua yaitu mendorong aparat dapat melakukan proses hukum terhadap sesamanya yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia dan mengalami luka-luka atas tindakan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah membuka ruang dialog untuk menjawab akar masalah yang memicu gelombang aksi.

“Ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog dan juga menjawab akar masalah yang menjadi persoalan,” tambah Anis.

Komnas HAM menyoroti adanya pembatasan terhadap media dalam meliput aksi demonstrasi. Menurut Anis, hal ini berdampak pada terhambatnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Komnas HAM mendorong agar kebebasan pers dijamin selama hari-hari ini, karena dari informasi yang kami terima, banyak media yang mengalami pembatasan ketika akan melakukan peliputan di wilayah yang terjadi aksi demonstrasi,” jelasnya.

Ia bahkan menyinggung platform media sosial TikTok yang sempat menangguhkan fitur siaran langsung (live).

“Misalnya seperti salah satu media sosial, TikTok saya sebut itu fitur online-nya (live) ditangguhkan sementara. Kita meminta agar itu tidak dibatasi karena itu merupakan bagian dari media sosial yang bisa digunakan masyarakat, tidak hanya untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi, tetapi juga bisa mengganggu perekonomian karena UMKM banyak yang menggunakan fitur itu,” kata Anis.

Sebagai poin terakhir, Komnas HAM menekankan pentingnya hak pemulihan bagi para korban, baik yang meninggal dunia, mengalami luka, maupun ditahan secara sewenang-wenang.

“Mereka mengalami trauma, keluarganya mengalami trauma, apalagi bagi mereka yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak-anak,” tandas Anis.