Sukses


Pamer Hidup Mewah Keluarga Pejabat Korup Bikin Rakyat Filipina Geram

Flexing keluarga pejabat korup membuat rakyat Filipina marah besar.

Bola.com, Jakarta - Kemewahan yang ditunjukkan pejabat pemerintah Filipina beserta keluarganya memicu kemarahan publik.

Mobil mewah hingga aset bernilai tinggi yang kerap dipamerkan dianggap tidak sejalan dengan penghasilan resmi mereka.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., pun turun tangan. Ia memerintahkan adanya "pemeriksaan gaya hidup" bagi pejabat yang dicurigai terlibat praktik korupsi, terutama terkait proyek pengendalian banjir yang dinilai bermasalah.

Menurut juru bicara Istana, Claire Castro, instruksi itu ditujukan kepada pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) yang memegang kendali atas proyek-proyek tersebut.

"Tidak ada yang salah dengan pemeriksaan ini. Kalau memang bersih, seharusnya tidak jadi masalah," ujar Castro, dikutip dari Philstar, Jumat (12-9-2025).

Castro menambahkan, langkah tersebut mencakup penelusuran harta dan pengeluaran pejabat untuk memastikan kesesuaiannya dengan pendapatan resmi.

"Presiden ingin memastikan tidak ada gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan sumber penghasilan," katanya.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 3 halaman

Mobil Mewah Jadi Sorotan

Fenomena pejabat maupun kontraktor yang memamerkan mobil mewah belakangan menjadi perhatian.

Castro menekankan Biro Bea Cukai (BOC) perlu memastikan kendaraan-kendaraan tersebut diimpor sesuai prosedur dan dikenai pajak semestinya.

"Kita semua bisa melihat sendiri ada begitu banyak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah pajaknya sudah dibayar sesuai aturan?" ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan kontraktor yang menangani proyek bernilai jutaan dolar benar-benar memiliki izin usaha dan operasional yang sah.

Marcos juga menginstruksikan lembaga lain, termasuk Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) dan Komisi Audit (COA), untuk memperketat pengawasan transaksi dan pengeluaran pejabat.

"Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menerima suap, tak peduli jabatannya atau siapa pendukung politiknya, tetap akan dituntut pidana," tegas Castro.

3 dari 3 halaman

Ribuan Laporan Masuk ke Presiden

Sejauh ini, Marcos telah meninjau sebelas proyek pengendalian banjir dan pembangunan jalan di Marikina, Iloilo, Bulacan, dan Benguet. Hasilnya, banyak proyek yang ternyata fiktif, rusak, atau tidak memenuhi standar, meski sudah menghabiskan dana jutaan dolar.

Melalui platform baru bernama "Sumbong sa Pangulo", masyarakat kini bisa melaporkan kejanggalan proyek DPWH.

Dalam waktu singkat, lebih dari 9.000 laporan sudah diterima.

DPWH tercatat memiliki sejumlah pejabat dan insinyur yang diduga terlibat proyek tidak valid, kolusi tender dengan kontraktor, hingga upaya suap.

Di Bulacan, sepuluh pejabat Distrik 1 telah dipecat, sementara seorang insinyur di Batangas ditangkap setelah berusaha menyuap anggota DPR, Leandro Leviste, agar menghentikan penyelidikan.

Leviste menolak dan melaporkan insinyur bernama Abelardo Calalo itu, sekaligus mengusulkan agar ia dijadikan saksi kunci untuk membuka praktik korupsi yang lebih luas.

Kini, Senat dan DPR sedang melakukan investigasi paralel atas kasus ini.

Marcos menegaskan dana besar yang digelontorkan untuk proyek pengendalian banjir harus benar-benar bermanfaat.

"Sudah terlalu banyak uang digelontorkan, tetapi kota-kota tetap terendam bahkan saat hujan ringan," sentilnya.

 

Sumber: merdeka.com

Video Populer

Foto Populer