BNN: Pelarangan Vape Perlu Melibatkan Banyak Pihak

Mengenai wacana pelarangan vape, Suyudi menilai keputusan itu tidak bisa ditentukan secara sepihak. Menurutnya, BNN harus duduk bersama dengan kementerian serta lembaga terkait untuk mengambil langkah yang tepat.

"Kalau masalah pelarangan, kami harus duduk bersama. Ini tidak bisa diputuskan sendiri, harus berkolaborasi," imbuhnya.

Saat ditanya soal target waktu untuk menentukan kebijakan tersebut, Suyudi menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yang berkepentingan.

"Nanti itu kami akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya," lanjutnya.

Sebagai perbandingan, Singapura sudah melarang vape sejak 2018. Berdasarkan laporan The Straits Times, kepemilikan, penggunaan, maupun pembelian rokok elektronik di negara tersebut dapat dikenai denda hingga 2.000 dolar Singapura atau sekitar Rp25,7 juta.

Pada 17 Agustus 2025, pemerintah Singapura juga menambahkan zat etomidate ke daftar narkotika Kelas C.

Dengan aturan ini, pengguna vape yang mengandung etomidate dapat dikenai program rehabilitasi sebagaimana pengguna narkoba.

Malaysia pun dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah serupa untuk memperketat aturan terkait vape, mengikuti jejak Singapura.