Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pejabat Daerah, Setop Flexing Kemewahan

Analis politik dari Universitas Diponegoro, Yoga Putra Prameswari, menanggapi pernyataan Tito Karnavian. Dia menyebut arahan Mendagri sangat relevan.

Yoga mengungkapkan banyak kasus menunjukkan kepala daerah justru memperburuk keadaan, seperti pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan dan kebijakan Bupati Pati Sadewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.

“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ungkap Yoga pada hari Senin, 22 September.

Yoga juga menambahkan perilaku arogan sering kali muncul dari kepala daerah yang baru menjabat. Mereka cenderung ingin menunjukkan kekuasaan dengan cara-cara yang mirip dengan perilaku orang kaya baru yang suka memamerkan kekayaan.

“Fenomena ini merupakan masalah kultur pejabat kita yang sudah ada sejak lama. Arahan Mendagri bisa berfungsi sebagai pengingat agar kepala daerah tidak terjebak dalam pola yang sama,” jelasnya.

Selain menekankan larangan untuk memamerkan kekayaan, Mendagri juga memberikan sebelas arahan yang harus diperhatikan oleh kepala daerah, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi secara rutin.

2. Berkomunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan unsur-unsur yang berpengaruh.

3. Mengadakan doa bersama lintas masyarakat.

4. Meningkatkan program yang pro-rakyat.

5. Menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros.

6. Menunda perjalanan ke luar negeri.

7. Tetap berada di daerah saat situasi tidak aman untuk mengendalikan keadaan bersama Forkopimda.

8. Mempercepat rekonstruksi dan perbaikan fasilitas yang rusak.

9. Menggunakan bahasa yang sopan.

10. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

11. Menjaga diri dan keluarga agar tidak terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan.

Sumber: Merdeka.com