Presiden Prabowo Targetkan 3 Juta Rumah: Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Perumahan Rakyat

Untuk memperkuat akses perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah menyiapkan delapan kebijakan pokok.

Langkah ini tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga memotong jalur birokrasi yang berbelit. 

Delapan kebijakan tersebut meliputi:

1. Pembebasan BPHTB bagi pembelian rumah pertama kalangan MBR, yang sebelumnya dikenakan tarif 5 persen.
2. Penghapusan biaya PBG (izin yang dulu dikenal sebagai IMB) untuk rumah subsidi, dengan proses izin dipangkas dari 45 hari menjadi 10 hari.
3. PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah senilai di bawah Rp2 miliar agar harga jual lebih terjangkau.
4. Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari lima persen menjadi empat persen untuk mendorong likuiditas.
5. Peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit per tahun.
6. Keterlibatan sektor swasta dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni.
7. Jalur kredit program lebih fleksibel melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, hingga Danantara.
8. Perluasan penyalur FLPP ke bank swasta, serta perluasan segmen penerima untuk pekerja informal seperti buruh pabrik, guru, dan asisten rumah tangga.

Sejumlah kebijakan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan sekaligus memperkuat pembiayaan perumahan rakyat.

Penurunan GWM, misalnya, diharapkan meningkatkan likuiditas perbankan untuk mendukung ketersediaan dana kredit perumahan.

Peningkatan kuota FLPP juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan subsidi bunga, sehingga cicilan rumah menjadi lebih ringan bagi masyarakat.

Kebijakan melibatkan bank swasta dalam penyaluran FLPP dipandang sebagai langkah progresif untuk mempercepat pemerataan akses pembiayaan hingga ke pelosok daerah.

Sementara itu, inklusivitas program diperluas dengan membuka akses bagi pekerja sektor informal, agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni.

Sumber: merdeka.com