Masih Dibuka! Pendaftaran Magang Nasional 2025 Diperpanjang hingga 15 Oktober, Gaji Setara UMP Menanti

Sunardi menambahkan, program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi agar memperoleh pengalaman kerja nyata, sekaligus memperluas peluang kerja di berbagai sektor industri.

Adapun sektor yang terlibat meliputi industri makanan dan minuman, kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa publik.

Dalam tahap awal Program Magang Nasional 2025 ini, Kemnaker menyiapkan kuota bagi 20.000 lulusan baru.

Peserta yang terpilih akan menjalani masa magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK), atau upah minimum provinsi (UMP) khusus untuk DKI Jakarta.

Pembayaran uang saku dilakukan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara, seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.

Program ini menjadi inisiatif pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Selain uang saku, peserta akan mendapatkan perlindungan Jamsostek yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta pendampingan dari mentor di perusahaan tempat mereka magang. Peserta yang menyelesaikan program akan menerima sertifikat pemagangan," kata Sunardi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025, program ini ditujukan bagi lulusan Diploma (D1–D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam jangka waktu maksimal satu tahun sebelum mendaftar melalui platform maganghub.kemnaker.go.id

Batas waktu kelulusan peserta dihitung dari tanggal penerbitan ijazah antara 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

"Peserta magang hanya diperbolehkan mengikuti program satu kali," jelas Sunardi.

Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan yang mengikuti program wajib terdaftar dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) di akun SIAPkerja Kemnaker.

Selain itu, proses rekrutmen peserta harus melalui tahap validasi dan hasilnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas).

"Proses dan hasil rekrutmen peserta pemagangan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker," tambah Sunardi.

Perusahaan juga diwajibkan menyediakan mentor serta membuat perjanjian magang yang mencantumkan ketentuan hari kerja dan hak peserta.

Ketentuan ini, kata Sunardi, dimaksudkan agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang optimal dan relevan dengan kebutuhan industri.

Sumber: merdeka.com