Menkeu Purbaya Beberkan Alasan Dana Transfer Daerah Dipangkas

Purbaya kemudian meminta para kepala daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan serta mempercepat penyerapan anggaran daerah dalam dua triwulan ke depan sebelum kebijakan peningkatan dana transfer dipertimbangkan kembali.

"Saya minta ke para gubernur, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah dua triwulan ke depan, nanti saya lihat hasilnya," ucapnya.

Ia menegaskan, apabila pengelolaan dan penggunaan anggaran membaik serta penyimpangan dapat ditekan maka pemerintah akan membuka peluang menaikkan transfer ke daerah.

"Kalau hasilnya bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi akan bergerak lebih cepat. Uang saya pun bisa lebih banyak dibanding perkiraan awal," kata Purbaya.

Masih dalam rapat yang sama, Purbaya juga melontarkan kritik tajam terhadap rendahnya serapan anggaran daerah hingga September 2025.

Ia menegur kepala daerah agar tidak membiarkan dana publik mengendap tanpa memberi manfaat ekonomi.

"Kalau enggak bisa juga, Anda mau ngapain?" tegasnya.

Ia menyebut, hingga September 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Kondisi ini menurutnya menjadi satu di antara penyebab stagnasi ekonomi di banyak wilayah.

Selain itu, ia menyoroti praktik pemerintah daerah yang masih menempatkan dana di bank-bank besar di Jakarta, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Akibatnya, bank daerah kehilangan kemampuan untuk menyalurkan kredit bagi pelaku usaha lokal.

"Uangnya jangan disimpan di bank Jakarta, tetap di bank daerah. Kalau banknya jelek, dibenahi supaya uangnya bisa berputar di daerah," katanya.

Purbaya juga mengungkap adanya perbedaan data antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait posisi kas daerah. Ia menemukan selisih sebesar Rp18,5 triliun yang dianggap sebagai indikasi lemahnya pencatatan keuangan.

"Kalau dilihat lebih terperinci, realisasi dana bagi hasil naik cukup besar, terutama karena ada pembayaran kurang bayar DBH sebesar 18,5 triliun rupiah dan perubahan kebijakan penyaluran yang memperkuat posisi kas daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti lemahnya tata kelola keuangan di sejumlah daerah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana publik secara transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

"Tugas kita bukan mengumpulkan bunga dari tabungan, tapi membangun. Uang publik harus bekerja, bukan tidur," ujarnya.

Ia juga menyinggung masih maraknya praktik penyalahgunaan dana daerah, seperti suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif di badan usaha milik daerah (BUMD).

Menutup arahannya, Purbaya memberi tenggat waktu dua triwulan bagi para kepala daerah untuk membenahi tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran.

"Tolong diperbaiki dua triwulan ke depan supaya saya bisa bicara ke atas. Kalau tidak, saya juga yang dimarahi. Yang penting buat saya, ekonomi harus bergerak dan merata, tidak hanya di pusat," ucapnya.

Sumber: merdeka.com