Pelaku Usaha Thrifting Cemas Kebijakan Impor Baru, Pemerintah Diminta Tak Rugikan UMKM

Pandangan berbeda datang dari Ronald, atau yang akrab disapa Om Joe, pedagang thrifting asal Keranggan, Pondok Gede, Bekasi.

Menurutnya, jika pelarangan impor bal pakaian benar-benar diterapkan maka seluruh aktivitas thrifting bisa dianggap ilegal.

Kendati pemberitaan terkait kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak besar, sejumlah pedagang mulai kesulitan mendapatkan stok. Barang yang biasanya mudah diperoleh kini makin langka, membuat penjualan turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini memperlihatkan betapa lesunya sektor UMKM di berbagai daerah, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada pasokan pakaian bekas impor sebagai sumber utama pendapatan.

Joe menilai bisnis thrifting memiliki dua manfaat besar. Pertama, masyarakat bisa membeli pakaian bermerek dengan harga terjangkau. Kedua, kegiatan ini turut membantu mengurangi limbah tekstil dari industri mode cepat (fast fashion).

Namun, ia menolak keras praktik impor ilegal yang membawa barang berkualitas rendah.

"Kita ini, Indonesia, kayak dijadikan tempat pembuangan sampah indah begitu loh," ucapnya.

Menurut Joe, pakaian tak layak pakai sering dijual dengan harga sangat murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per potong. Kondisi ini merugikan pedagang yang menjual barang berkualitas dan menekan usaha konveksi lokal yang biaya produksinya bisa mencapai Rp50.000 per kaus.

Ia berharap pemerintah bisa menindak tegas importir ilegal, tetapi tetap mengizinkan masuknya pakaian bekas yang masih layak pakai.

Harga jual pakaian thrifting sangat bergantung pada kualitas dan tingkat kelangkaannya. Item dengan kategori rare atau vintage dapat mencapai Rp100.000 per potong. Namun, jika impor benar-benar dihentikan, harga diperkirakan melonjak tajam.

Barang langka berpotensi naik hingga dua kali lipat karena stok makin terbatas. Saat ini saja, kenaikan harga 10–20% sudah mulai terlihat.

Sebaliknya, pedagang justru menurunkan harga untuk kategori reguler hingga 50% guna menghabiskan stok sebelum pelanggan beralih ke produk lokal atau pakaian baru.

"Kalau di lapangan ini bervariasi. Barang rare atau vintage memang naik, tapi belum signifikan karena kebijakannya masih tahap pembahasan," jelas Joe.

Di tengah situasi yang belum jelas, para pedagang memilih bersikap hati-hati sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah. Tri berharap kebijakan baru tidak memberatkan rakyat kecil dan disertai sosialisasi yang jelas.

"Seandainya pemerintah ada kebijakan untuk merangkul kami yang di Pasar Senen, mungkin diarahkan ke UMKM atau ada sosialisasi lagi yang lebih lanjut soal kelayakan kami, katanya.

Joe meminta agar pemerintah tidak serta-merta menutup usaha thrifting yang sudah menjadi bagian dari ekonomi rakyat dengan rantai distribusi panjang dan melibatkan banyak pihak.

Sebagian pedagang mulai menyiapkan langkah cadangan, seperti beralih ke konveksi lokal atau membuka usaha lain. Ada pula yang tetap bertahan sambil memanfaatkan media sosial untuk menjual barang dan menjangkau pembeli baru.

Sumber: merdeka.com