Pengamat Ekonomi: Redenominasi Rupiah Bisa Ungkap Transaksi Mencurigakan dan Uang Korupsi

Ibrahim menilai redenominasi akan menjadi mekanisme alami untuk mendeteksi uang haram melalui sistem penukaran resmi berbasis identitas. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat mengungkap transaksi mencurigakan lebih cepat.

“Misal orang cuma supir, kemudian bisa nukerin uang Rp10 miliar. Ini uang siapa? Nah, biasanya nanti akan terlihat siapa di baliknya. Ini sebenarnya strategi pemerintah untuk itu,” jelasnya.

Lebih jauh, Ibrahim menyebut redenominasi juga berfungsi sebagai langkah konkret menuju transparansi fiskal nasional, di tengah tantangan lemahnya penerimaan pajak dan maraknya uang beredar tanpa pengawasan jelas.

“Pemerintah memiliki waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan regulasi dan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan efektif. Prabowo harus melakukan sosialisasi bahwa akan terjadi pemotongan harga rupiah atau redenominasi yang kemungkinan besar RUU-nya akan masuk dalam prolegnas,” katanya.

Rencana redenominasi rupiah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025–2029.

Pemerintah menargetkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) rampung pada 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (7/11).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program ini.

Rencana tersebut diyakini akan membawa dampak jangka menengah bagi sistem ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi di sektor keuangan. 

Sumber: Merdeka.com