106 Wajib Pajak Besar Lunasi Tunggakan Rp11,9 Triliun

Satu di antara kunci keberhasilan, menurut Bimo, adalah pemanfaatan integrasi data pembanding. Misalnya, data tunggakan pajak diselaraskan dengan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya di sektor ekstraktif seperti mineral dan batu bara.

Dengan cara ini, petugas bisa menilai kesesuaian antara volume produksi yang dilaporkan untuk PNBP dengan kewajiban pajak yang belum dibayarkan, kemudian melakukan konfirmasi silang (cross-check).

Selain itu, proses penagihan melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung).

Bimo menambahkan, DJP rutin bertukar informasi dan laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seperti dikutip dari Antara.

Bimo menegaskan, kerja sama dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat kemampuan pelacakan aset (asset tracing), yang sering menjadi kendala dalam penyitaan.

Pemerintah tidak segan menempuh langkah tegas berupa penyitaan aset jika wajib pajak tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk aset yang sulit dijual karena kondisi fisik atau harga pasar, DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar proses lelang bisa memberikan harga wajar sesuai kondisi pasar.

Kendati upaya penagihan terus berjalan, beberapa kasus tunggakan masih menghadapi kendala hukum. Sebagian wajib pajak belum bisa ditindak secara aktif karena kasusnya belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

"Beberapa wajib pajak masih dalam proses hukum, ada banding atau peninjauan kembali (PK). Baru setelah inkrah, kami ambil langkah-langkah sesuai undang-undang," kata Bimo.

Sumber: merdeka.com