Anggota DPR RI Said Abdullah: Gerai yang Tolak Pembayaran Tunai Bisa Kena Sanksi Pidana

Bola.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengungkapkan keprihatinan terhadap video yang viral, di mana seorang nenek tidak diizinkan untuk membeli roti karena toko tersebut tidak menerima pembayaran secara tunai. Ia menegaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang, rupiah masih merupakan alat pembayaran yang sah.

"Bila ada merchant atau penjual menolak pembeli memberikan pembayaran memakai rupiah, maka merchant tersebut bisa dikenai sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Kita perlu mengedukasi masyarakat, jangan sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, sebab itu bisa berkonsekuensi pidana," ujar Said saat dihubungi pada Jumat (26/12/2025).

Said juga mengajak Bank Indonesia berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk toko, bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Jangan hanya karena adanya layanan pembayaran digital, lalu pihak merchant tidak memberikan opsi bagi pembayaran menggunakan rupiah secara tunai. Pemerintah dan DPR belum melakukan revisi terkait pembayaran dengan uang tunai (rupiah), sehingga setiap orang di Indonesia wajib untuk menerimanya," tegasnya.

Said membandingkan dengan Singapura, negara yang maju dalam layanan cashless, yang masih menyediakan opsi pembayaran tunai hingga 3.000 SGD, serta banyak negara maju lainnya yang juga masih menerima pembayaran tunai.

"Kami tidak melarang, bahkan mendukung penggunaan pembayaran non tunai oleh pihak merchant, tetapi jangan sampai menutup opsi bagi pembeli untuk membayar dengan tunai. Opsi tersebut harus tetap tersedia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan internet, sehingga tidak semua orang dapat menggunakan transaksi non tunai," jelasnya.

"Saya berharap Bank Indonesia dapat menekankan hal ini kepada pelaku usaha di Indonesia dan menindak tegas mereka yang menolak penggunaan mata uang nasional rupiah," tutup Said.

2 dari 3 halaman

Langkah Tegas

Tarif QRIS — QRIS adalah standar kode QR (Quick Response) yang digunakan di Indonesia untuk menghubungkan dompet digital dan metode pembayaran non-tunai dengan berbagai pihak, termasuk bank dan pedagang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, memberikan perhatian terhadap video yang tengah viral, yang memperlihatkan seorang nenek yang tidak diizinkan untuk membeli roti karena toko tersebut tidak menerima pembayaran tunai.

Dia mengungkapkan sudah memperkirakan sejak lama bahwa penerapan sistem cashless akan menimbulkan masalah. "Saya sendiri saja, di beberapa restoran dan gerai, sering ditolak kalau mau bayar cash. Katanya, ketentuannya seperti itu dari atasan," ungkap Saleh dalam pernyataannya pada Kamis (25/12/2025).

Saleh menambahkan bahwa atasan yang dimaksud adalah individu biasa, sehingga tidak seharusnya mereka membuat peraturan yang mengikat orang lain.

"Padahal, atasan mereka itu adalah warga negara biasa. Karena itu, dia tidak boleh buat Undang-undang yang mengikat warga negara lain. Kalau semua orang boleh buat aturan seperti itu, dipastikan akan terjadi carut-marut. Wibawa negara sebagai negara hukum akan sangat dilemahkan," lanjutnya.

Menurut Saleh, teknologi digital tidak selalu relevan dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk nenek yang ingin membeli roti tetapi hanya memiliki uang tunai.

Dia merasa kasihan karena nenek tersebut seolah ditinggalkan oleh perkembangan zaman. "Kasihan, dia ditinggalkan zaman. Padahal, menurut UU, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang cash. Hanya dikecualikan jika uang tersebut diduga palsu. Dan yang menduga, harus membuktikannya. Jika tidak ada bukti bahwa uangnya palsu, tidak ada alasan untuk menolak pembayaran cash," jelasnya.

Ketua DPP PAN ini kemudian meminta agar pejabat terkait mengambil langkah tegas, bahkan mempertimbangkan untuk membawa isu ini ke ranah hukum.

Saleh berpendapat bahwa pihak yang menginstruksikan untuk hanya menerima pembayaran cashless harus diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.

"Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi, sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi, aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-undang," tegasnya. Dia juga mengutip Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang mata uang, khususnya pasal 16 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) serta ayat (2).

Saleh menekankan bahwa ketentuan dalam UU No.7/2011 tersebut jelas memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan.

"Ketentuan yang termaktub di dalam UU No.7/2011 di atas jelas memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus mengusut dan membawa hal ini ke ranah hukum," ungkapnya.

Dia memperingatkan bahwa jika masalah ini dibiarkan, akan ada dampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. "Sekali lagi, kalau ini dibiarkan akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia," tutup Saleh.

3 dari 3 halaman

Meminta Maaf Setelah Viral

Ilustrasi uang rupiah, 100 ribu. (Photo by Muhammad Daudy on Unsplash)

Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan video yang memperlihatkan seorang pria yang meluapkan emosinya setelah seorang lansia diduga mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi tunai dengan menggunakan rupiah di salah satu gerai Roti'O. Di gerai tersebut, sistem pembayaran yang diterapkan adalah non-tunai atau cashless, yang menjadi sorotan publik.

Menanggapi insiden ini, pihak Roti'O mengeluarkan permohonan maaf melalui akun Instagram resmi mereka @rotio.indonesia. Manajemen Roti'O menjelaskan bahwa penerapan aplikasi dan transaksi non-tunai di gerai bertujuan memudahkan pelanggan serta menawarkan berbagai promo menarik.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet kami bertujuan memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," ungkap mereka dalam pernyataan yang dikutip.

Selain itu, manajemen Roti'O juga menekankan telah melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih atas masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami," demikian pernyataan mereka yang juga dikutip.

Ini menunjukkan komitmen Roti'O untuk terus memperbaiki layanan demi kepuasan pelanggan.