Redenominasi Rupiah: Mengubah Rp1.000 Jadi Rp1, Momentum Tepat di Tahun 2026?

Ibrahim menilai, pelemahan Rupiah yang berlangsung lama membuat struktur nominal makin tidak efisien. Redenominasi, menurutnya, bukan hanya soal memangkas nol, tetapi juga membangun persepsi stabilitas ekonomi dan memperkuat kredibilitas Rupiah di mata domestik maupun global.

Kendati isu ini memiliki urgensi ekonomi, jalan menuju pengesahan diprediksi tidak mudah. Tahun politik 2026-2029 menjadi faktor yang bisa memengaruhi dinamika pembahasan. Banyak anggota DPR yang akan kembali ke daerah pemilihan untuk mempersiapkan pencalonan berikutnya.

"Dinamika politik internal dan kepentingan elektoral bisa menimbulkan penolakan terselubung, meski mayoritas partai mendukung pemerintah," kata Ibrahim.

Pengalaman pembahasan RUU sensitif sebelumnya menunjukkan bahwa prolegnas kerap menghadapi hambatan politik. Redenominasi, yang berdampak langsung pada sistem keuangan dan peredaran uang, berpotensi menghadapi tantangan serupa dari partai besar.

"Ada kemungkinan besar permasalahan prolegnasi ini tidak akan semulus yang diinginkan pemerintah. Bisa ada jegalan, terutama dari partai-partai besar," imbuhnya.

Ibrahim juga menyoroti risiko lanjutan dari redenominasi, terutama jika implementasi berlangsung pada 2027. Masyarakat dan pemilik dana besar akan diwajibkan menukarkan uang lama melalui perbankan dengan identitas resmi sehingga aliran dana akan tercatat secara transparan.

"Kondisi ini berpotensi mengungkap dana yang selama ini tersimpan di luar sistem perbankan. Hal ini bisa menjadi bumerang bagi sebagian elite politik dan pemilik modal karena dana tersebut harus masuk ke sistem formal dan terpantau otoritas," tuturnya.

Ia menambahkan, fase pertukaran dana besar-besaran bisa menjadi batu sandungan dalam pembahasan prolegnas tahun 2026.

"Nah, inilah yang kemungkinan besar menjadi hambatan di DPR karena pada 2027 harus ada pertukaran dana yang signifikan," ucap Ibrahim.

Sumber: merdeka.com