Lebih dari Separuh Peserta Piala Dunia 2026 Terbebani Pajak, Negara Kecil Paling Terpukul

Bola.com, Jakarta - Lebih dari separuh negara peserta Piala Dunia 2026 berpotensi menanggung biaya tambahan, bahkan kerugian, menyusul kegagalan FIFA mencapai kesepakatan pembebasan pajak secara menyeluruh dengan pemerintah Amerika Serikat (AS)

The Guardian menyebut, kondisi ini diperparah oleh perbedaan perjanjian pajak internasional yang dimiliki masing-masing negara peserta dengan AS.

Sebagai organisasi nirlaba, FIFA memang memiliki status bebas pajak di AS sejak Piala Dunia 1994. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi 48 negara peserta Piala Dunia 2026.

Federasi masing-masing negara tetap harus membayar berbagai pajak, dari tingkat federal, negara bagian, hingga kota, atas pendapatan yang diperoleh selama turnamen.

Beban ini disebut akan lebih berat dirasakan negara-negara kecil yang tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan AS.

Dari 48 peserta, hanya 18 negara yang memiliki perjanjian tersebut, sebagian besar berasal dari Eropa. Di luar tuan rumah bersama AS, Kanada, dan Meksiko, hanya Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan yang memiliki perjanjian serupa di luar Eropa.

Akibatnya, negara debutan seperti Curacao dan Tanjung Verde justru berpotensi menanggung beban pajak lebih besar dibanding negara besar, seperti Inggris dan Prancis.

Menariknya, pembebasan pajak tidak berlaku bagi pendapatan pemain. Berdasarkan hukum federal AS, atlet dan seniman tetap wajib membayar pajak atas penghasilan mereka.

Namun, staf pelatih dan ofisial tim bisa mendapat pengecualian, meski mereka umumnya menerima bayaran lebih besar dari federasi masing-masing.

Sejak Februari lalu, sejumlah federasi Eropa sudah mengkhawatirkan potensi kerugian akibat tingginya biaya partisipasi. Namun, persoalan pajak ini membuat kekhawatiran negara di luar Eropa menjadi lebih besar.

FIFA menetapkan anggaran operasional tetap sebesar 1,5 juta dolar AS untuk setiap tim.

Namun, dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, uang harian untuk kebutuhan hidup justru diturunkan dari 850 dolar AS pada 2022 menjadi 600 dolar AS, di tengah biaya perjalanan dan akomodasi di AS yang lebih mahal.

Konsultan pajak, Oriana Morrison, menjelaskan perbedaan beban ini akan sangat terasa.

"Tim dari negara maju yang memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat, seperti Inggris dan Spanyol, akan mengeluarkan biaya jauh lebih rendah dibanding negara kecil seperti Curacao dan Haiti," ujarnya.

Dampak lain juga dirasakan pelatih dan pemain. Pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti, misalnya, harus membayar pajak di Brasil dan AS sekaligus. Sementara pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel, hanya dikenakan pajak di Inggris.

Meski Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) kemungkinan akan menanggung beban pajak tambahan tersebut, kondisi ini bisa menjadi masalah besar bagi negara-negara kecil.

Tarif pajak perusahaan di AS mencapai 21 persen, sementara pajak penghasilan bagi individu dengan pendapatan tinggi, termasuk pemain dan pelatih, bisa mencapai 37 persen.

"Banyak negara kecil yang seharusnya mendapatkan keuntungan besar dari turnamen ini justru akan terbebani pajak tinggi di Amerika Serikat," kata Morrison.

"Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan sepak bola di negara mereka, tetapi justru akan tetap berada di Amerika Serikat. Ini kesenjangan yang sangat besar," imbuhnya.

Situasi makin kompleks karena Kanada dan Meksiko memberikan pembebasan pajak penuh sehingga tim yang bermain di dua negara tersebut akan menanggung biaya lebih rendah.

Selain itu, tarif pajak di setiap negara bagian AS juga berbeda. Tidak ada pajak negara bagian di Florida, yang akan menggelar tujuh pertandingan di Miami.

Sebaliknya, pajak mencapai 10,75 persen di New Jersey, lokasi final di Stadion MetLife, dan bahkan 13,3 persen di California, yang menjadi tuan rumah pertandingan di Los Angeles dan San Francisco.

FIFA menolak memberikan komentar resmi. Namun, sumber internal menyebut FIFA sedang bekerja sama dengan federasi-federasi negara peserta untuk membantu mengatasi persoalan pajak yang dihadapi.

Sumber: Guardian