Contoh Perwujudan Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Bola.com, Jakarta - Pancasila adalah dasar dan ideologi negara dari Republik Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip atau lima dasar. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai antara sila sebelum dan sesudahnya.

Maka itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan.

Pancasila menjadi panduan bagi negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Pancasila merupakan landasan nilai-nilai yang mengatur tata nilai dalam masyarakat Indonesia.

Berikut ini penjelasan tentang contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, dilansir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX Edisi Revisi 2018 terbitan Kemdikbud, Kamis (2/11/2023).

Berita Video, selebritis cantik yang menghiasi bangku suporter dalam Celebrity Trofeo Cup 2023

2 dari 3 halaman

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Ilustrasi Pancasila, lambang negara Indonesia. (Photo by Mufid Majnun on Unsplash)

Perkembangan bidang politik, meliputi persoalan lembaga negara, Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, satu di antaranya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Lembaga negara dikembangkan sesuai kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain.

Adapun lembaga negara baru sesuai amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini, haruslah sesuai sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hakindividu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

HAM yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3 dari 3 halaman

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Cara Unik Warga Karang Tengah Rayakan Hari Lahir Pancasila — Anak-anak melihat lambang burung Garuda Pancasila di Kampung Pancasila, Karang Tengah, Kota Tangerang, Selasa (1/6/2021). Kegiatan tersebut antara lain seperti gotong royong membersihkan kampung dan sosialisasi penanaman nilai Pancasila kepada warga . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa.

Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.

Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan.

Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan satu di antara contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia.

Pemilihan umum untuk memilih pemimpin, sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sumber: Kemdikbud

Baca artikel seputar edukasi lainnya dengan mengeklik tautan ini.