Outlook Media 2026: Media Nasional Bisa Andalkan Konten Lokal untuk Bertahan dan Bersaing

Bola.com, Jakarta - Konten lokal dinilai masih menjadi kekuatan utama media nasional untuk bersaing di tengah derasnya arus konten digital dan dominasi platform global. 

Managing Director Emtek sekaligus CEO Vidio, Sutanto Hartono, mengatakan preferensi audiens di Indonesia hingga kini masih berpihak pada konten dalam negeri, baik di televisi, bioskop, maupun platform digital.

"Kalau kita lihat di Indonesia, konten lokal ini tetap menjadi king konten. Konten yang paling digemari," kata Sutanto dalam Workshop Awal Tahun 2026 Dewan Pers bertajuk Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).

Ia memaparkan dominasi konten lokal tercermin dari data konsumsi televisi nasional. Dari 100 program teratas setiap tahun, sekitar 94 persen di antaranya secara konsisten merupakan produksi lokal.

"Secara konsisten tiap tahun kalau kita melihat top 100 program, 94 persennya itu selalu konten lokal," ujarnya.

Menurut Sutanto, temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pola konsumsi media masyarakat berubah seiring perkembangan teknologi digital, minat terhadap konten domestik tetap kuat.

Dominasi serupa juga terlihat di industri perfilman nasional. Pada 2025, hampir 70 persen tiket bioskop yang terjual berasal dari film Indonesia. Bahkan, jumlah penonton bioskop nasional mencatat rekor baru dengan total 80,5 juta tiket terjual dalam satu tahun.

"Di tahun 2025 itu kita melihat hampir 70 persen tiket jualan di bioskop itu sudah film Indonesia, bukan lagi film Hollywood," ungkapnya.

Ia menambahkan capaian tersebut diperkuat dengan keberhasilan dua film Indonesia, Jumbo dan Agak Laen 2, yang masing-masing menembus lebih dari 10 juta penonton. Menurutnya, pencapaian ini menjadi tonggak baru dalam sejarah perfilman nasional.

"Pertama kali dalam sejarah Indonesia kita menemukan dua judul yang menembus rekor 10 juta tiket," kata Sutanto.

Lebih lanjut, Sutanto menyebut dominasi konten lokal juga terjadi pada platform over the top (OTT). Dari 100 judul teratas yang ditonton di platform OTT, separuhnya merupakan konten produksi Indonesia.

"Kalau kita melihat di top 100 title, ternyata separohnya juga konten Indonesia," ujarnya.

Sutanto menilai fakta-fakta tersebut menjadi sinyal positif bagi industri media nasional di tengah tekanan akibat pergeseran belanja iklan ke platform digital global. Ia menegaskan, kekuatan konten lokal merupakan peluang strategis yang perlu dimaksimalkan agar media nasional tetap relevan dan kompetitif.

"Kalau kita bicara konten Indonesia, harusnya kita yang jago. Nah ini memberikan cerah harapan buat kita. Karena kita melihat ada celah ini yang harus kita fokuskan," tandasnya. 

Sementara itu, Dewan Pers menilai keberlanjutan industri media nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah disrupsi digital yang semakin masif.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan perubahan lanskap media di era digital memunculkan persoalan mendasar terkait kepercayaan publik terhadap informasi.

"Pers itu cermin yang memantulkan apa yang terjadi di pemerintah dan masyarakat. Tetapi di era digital, pola ini berubah drastis. Muncul pertanyaan yang sangat serius kepada siapa publik harus percaya?" ujar Komaruddin.

Ia menegaskan kepercayaan publik tidak sepenuhnya ditumpukan pada pers, melainkan dibangun melalui relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, dengan pers berperan sebagai medium profesional yang menjembatani keduanya.

"Trust itu sesungguhnya bukan pada pers, tetapi antara pemerintah dan masyarakat. Pers hanya medium. Selama ia bekerja objektif, profesional, dan beretika, maka realitas yang dipantulkan akan membangun kepercayaan," katanya.

Komaruddin juga menyoroti tantangan ketika pers menghadapi tekanan bisnis sekaligus kepentingan politik yang memanfaatkan media sebagai alat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus peran pers sebagai pilar demokrasi.

"Ketika pers menjadi instrumen bisnis dan bahkan medium ambisi politik, dominasi jurnalistik bisa tergeser oleh buzzer dan propaganda. Ini tantangan serius bagi keberlanjutan pers," ujarnya.

Dewan Pers mendorong insan media merumuskan peta jalan bersama yang berlandaskan pada penguatan nilai-nilai jurnalistik, meninggalkan praktik yang merusak, serta mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan era digital.

Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya menilai keberlanjutan media tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekosistem informasi yang bergerak cepat dan berbasis algoritma.

"Hari ini kecepatan sering lebih dihargai daripada ketepatan. Viral kerap lebih menarik dibandingkan verifikasi. Dalam situasi ini, media menghadapi dilema nyata antara bertahan secara bisnis atau tetap memegang kompas integritas," kata Fifi.

Menurutnya, integritas jurnalistik tidak berarti menolak teknologi, melainkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat di tengah tekanan kecepatan dan persaingan.

"Integritas itu berarti tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran. Batas antara kepentingan editorial dan komersial memang tidak nyaman, tapi justru di sanalah kepercayaan publik dibangun," ujarnya.

Fifi menambahkan kepercayaan publik juga memiliki nilai ekonomi jangka panjang karena berpengaruh pada loyalitas audiens, reputasi media, serta posisi tawar terhadap pengiklan dan platform digital.

"Pers yang berkelanjutan dan berintegritas bukan hanya kepentingan industri, tetapi fondasi penting bagi demokrasi. Karena itu, negara hadir melalui regulasi dan kemitraan untuk menjaga ekosistem media yang sehat dan berkeadilan," katanya.