Jelang PON 2028, Kemenpora Siapkan Tim Koordinasi

Bola.com, Jakarta - PON 2028 memasuki fase persiapan krusial. Menpora Erick Thohir menggelar rapat lintas sektor di Kemenpora pada Rabu (1/7/2026) dan menyepakati pembentukan tim koordinasi khusus.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan dan administrasi PON 2028 berjalan sesuai target. Ajang nasional empat tahunan itu direncanakan bergulir pada November 2028.

Pertemuan menghadirkan perwakilan KONI, Kejaksaan Agung, dan BPKP untuk mematangkan teknis dan tata kelola. Fokusnya pada konsolidasi tupoksi seluruh pemangku kepentingan.

Selain format besar penyelenggaraan, rapat juga membahas dukungan lintas daerah, termasuk penyesuaian venue sesuai kebijakan pemerintah.

Erick Thohir mengundang Komite Olahraga Nasional (KONI), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memfinalkan langkah strategis PON 2028. Dari KONI hadir rombongan penuh: Ketua Umum Marciano Norman, Waketum Suwarno, Sekjen TB Lukman Djajadikusuma, dan Bendahara Umum Gugun Yudinar.

Kejaksaan Agung diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna. Sementara dari BPKP hadir Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Susilo Widhyantoro.

Usai pertemuan, Erick menegaskan perlunya percepatan konsolidasi agar target ganda tercapai. "Alhamdulillah, PON 2028 semakin dekat. Rencananya akan digelar pada November 2028. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, kita semua, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik di bidang olahraga maupun pendampingan, harus mempercepat konsolidasi agar PON dapat terlaksana sesuai harapan, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi," ujar Erick Thohir dalam jumpa pers usai pertemuan.

Dari forum ini, para pihak menyepakati pembentukan tim koordinasi PON 2028. Tim akan menjadi simpul komunikasi sekaligus pengendali progres lintas lembaga.

Mandat tim mencakup sinkronisasi kebijakan, pemetaan kebutuhan, serta penguatan akuntabilitas agar persiapan berjalan sesuai koridor.

Erick menekankan pentingnya sinkronisasi antarlembaga, termasuk aspek pendampingan hukum dan pengawasan. "Hari ini saya bersama Ketua Umum KONI Pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPKP melakukan sinkronisasi. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," sambung Erick.

Ia menambahkan agenda berikutnya adalah mempresentasikan hasil pemetaan di hadapan pemerintah pusat. "Dalam rapat hari ini kami sepakat membentuk tim koordinasi. Nantinya kami akan mengundang pemerintah daerah untuk memaparkan hasil pemetaan mereka sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden. Harapannya, penyelenggaraan PON 2028 dapat berlangsung sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, maupun keberlanjutan pengembangan olahraga nasional."

Pemetaan pendanaan akan berangkat dari proposal yang telah diajukan daerah. Dengan begitu, kebutuhan riil dan skala prioritas dapat ditetapkan sejak dini.

Kehadiran Kejaksaan Agung dan BPKP diarahkan untuk memperkuat aspek tata kelola, mulai dari pencegahan hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

PON 2028 akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Jakarta sebagai kota penyangga. Skema tiga wilayah ini mengikuti kebijakan pemerintah yang melarang pembangunan venue olahraga baru.

Larangan tersebut diambil karena banyak fasilitas baru tidak termanfaatkan optimal seusai pelaksanaan PON sebelumnya. Karena itu, sebagian cabang akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di Jakarta.

Secara keseluruhan, PON 2028 rencananya mempertandingkan 67 cabang olahraga. Dari jumlah tersebut, 21 cabang unggulan yang masuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) bakal dipertandingkan.

Beberapa cabang yang belum memiliki venue memadai di NTB dan NTT akan dipindahkan ke Jakarta. Penentuan daftar cabang di masing-masing provinsi masih digodok bersama.

Kemenpora bersama KONI akan mengumumkan pembagian cabang untuk NTB, NTT, dan Jakarta setelah proses pemetaan final. Jumlah cabang dan lokasi penyelenggaraan tetap terbuka untuk penyesuaian demi kelancaran PON 2028.

Ketua Umum KONI Marciano Norman menyampaikan penghargaan atas terbitnya regulasi kunci yang menjadi landasan kerja bersama. "Pertama-tama, selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Menpora yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara. Hal ini sangat penting karena meskipun pelaksanaannya masih sekitar dua tahun lima bulan lagi, SK tersebut sudah diterbitkan sehingga NTT, NTB, DKI Jakarta, dan KONI Pusat dapat segera bergerak memantapkan persiapan," ujar Marciano.

Dengan SK tersebut, KONI menyiapkan langkah terukur bersama panitia pelaksana di daerah dan kementerian terkait. Agenda prioritas adalah finalisasi cabang, standar venue, serta kalender uji coba.

Kehadiran pimpinan KONI lengkap di Kemenpora mencerminkan komitmen lembaga untuk mengawal pelaksanaan program hingga hari-H. Tahapan koordinasi berikutnya akan melibatkan pemda tuan rumah dan instansi pusat.

Sinergi lintas sektor diharapkan menjaga dua sasaran utama PON 2028: sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi, sesuai yang ditegaskan Menpora.