Negara Peserta Terancam Sanksi FIFA jika Boikot Piala Dunia 2026

Bola.com, Jakarta - Sejumlah negara berpotensi menghadapi sanksi dari FIFA apabila memilih memboikot Piala Dunia 2026 di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pemerintah AS.

Turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dengan Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada.

Di atas lapangan, mayoritas penggemar menantikan pesta sepak bola yang menampilkan talenta terbaik dunia. Namun, di luar arena pertandingan, muncul kekhawatiran terkait kelayakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah, menyusul kebijakan dan langkah politik kontroversial yang diambil pemerintahannya.

Sejak memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS pada Januari 2025, Trump dan pemerintahannya mengambil sejumlah keputusan yang memicu sorotan tajam, terutama di bidang imigrasi dan kebijakan luar negeri.

Amerika Serikat tercatat telah melakukan aksi militer di Venezuela dan Nigeria, serta melontarkan ancaman intervensi terhadap negara-negara lain, termasuk Meksiko, Kolombia, dan Iran.

Trump juga sempat menyampaikan keinginannya agar Denmark menyerahkan Greenland, wilayah otonom, kepada Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional.

Pernyataan itu memicu kecaman luas di Eropa. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, bahkan menyebut gagasan tersebut sebagai "sepenuhnya keliru" pada awal Januari.

Tuntutan Trump ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin Greenland, NATO, serta banyak sekutu Eropa.

Meski Trump kemudian menegaskan bahwa AS tidak akan "menggunakan kekuatan" untuk menguasai Greenland, pernyataan itu muncul setelah ia mengancam akan menaikkan tarif perdagangan bagi negara-negara yang menolak usulan tersebut.

Trump belakangan juga menarik kembali rencana kenaikan tarif tersebut.

Di Inggris, isu ini turut bergema di parlemen. Sebanyak 23 anggota parlemen dari empat partai, yakni Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal, Partai Hijau, dan Plaid Cymru, menandatangani mosi yang mendesak badan olahraga internasional mempertimbangkan pencoretan Amerika Serikat dari ajang olahraga besar, termasuk Piala Dunia.

Pertanyaan mengenai kemungkinan FIFA mencabut hak tuan rumah Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 tidak memiliki jawaban sederhana.

Menurut Profesor Hukum Olahraga Universitas Melbourne, Jack Anderson, FIFA memang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut, tetapi bukan berarti badan sepak bola dunia itu akan melakukannya.

"Kecil kemungkinan FIFA, organisasi yang bahkan memberikan penghargaan perdamaian global pertamanya kepada Trump, akan mencabut hak tuan rumah Amerika Serikat," ujar Anderson dalam wawancara eksklusif dengan SPORTbible.

Ia menambahkan bahwa pencabutan tersebut baru mungkin terjadi jika muncul peristiwa yang sangat ekstrem.

"Misalnya, secara hipotetis, jika Trump tidak puas dengan kesepakatan yang ia capai dengan NATO terkait akses ke Greenland dan kemudian memutuskan untuk melakukan invasi militer hingga pasukan Denmark diserang maka mungkin saja," lanjutnya.

Anderson menjelaskan bahwa berdasarkan kontrak yang berlaku, FIFA memiliki kewenangan luas untuk secara sepihak mengakhiri kerja sama dengan negara dan kota tuan rumah.

Kondisi seperti itu dapat dikategorikan sebagai alasan luar biasa untuk penghentian kontrak, yang membuat FIFA tidak lagi dapat secara wajar melanjutkan perjanjian tersebut.

"Dalam situasi seperti itu, akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk menantang keputusan FIFA. Namun, pada saat yang sama, sangat tidak mungkin FIFA mencabut hak tuan rumah dari ekonomi terkuat di dunia karena dampak diplomatik dan ekonomi jangka panjangnya bagi FIFA sendiri," ujar Anderson.

Ia menegaskan bahwa keputusan semacam itu akan menjadi sesuatu yang tidak lazim dan kecil kemungkinannya, meski secara teori tetap memungkinkan.

Regulasi FIFA menyebutkan bahwa federasi tersebut memiliki hak untuk membatalkan, menjadwal ulang, atau memindahkan pertandingan atas kebijakannya sendiri, termasuk kondisi force majeure atau keadaan di luar kendali yang menghalangi pelaksanaan kontrak.

Negara-negara peserta secara teknis dapat memilih untuk tidak ambil bagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, termasuk sanksi dari FIFA.

Mengacu pada laporan Sky Sports News tahun 2018 menjelang Piala Dunia di Rusia, peraturan FIFA saat itu menyatakan bahwa federasi dapat mengecualikan negara yang memboikot dari kompetisi di masa depan, serta membuka kemungkinan tuntutan hukum.

Untuk Piala Dunia 2026, regulasi FIFA menyebutkan bahwa jika sebuah anggota peserta mengundurkan diri atau dikeluarkan dari turnamen, FIFA dapat "mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu". FIFA juga berhak menunjuk asosiasi lain sebagai pengganti.

Kendati wacana boikot kerap muncul di kalangan penggemar dan pengamat, sejauh ini hanya sedikit pihak resmi yang benar-benar mendorong langkah tersebut. Menteri Olahraga Prancis, Marina Ferrari, secara terbuka menolak gagasan boikot, meski ada desakan dari sebagian suporter.

Presiden klub Bundesliga St. Pauli, Oke Gottlich, sempat menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan boikot.

Namun, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), Bernd Neuendorf, menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan opini pribadi Gottlich yang ia nilai keliru dan tidak mencerminkan sikap resmi federasi.

Profesor Simon Chadwick, yang pernah menjadi penasihat FIFA dan Barcelona, mengatakan kepada SPORTbible bahwa boikot massal kecil kemungkinannya terjadi.

Menurutnya, negara-negara Eropa memiliki persoalan politik yang berbeda dengan Amerika Serikat dibandingkan negara seperti Kolombia atau Iran, sehingga menyatukan sikap bersama akan sangat sulit.

Chadwick, yang juga menulis untuk GeoSport, menilai dukungan terhadap satu pesan bersama akan sulit diraih, meski boikot oleh negara secara individual tetap tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan.

Selain faktor politik, Chadwick menyoroti adanya keterikatan kontrak dengan mitra komersial, sponsor, dan penyiar sebagai hambatan besar bagi negara yang ingin memboikot turnamen.

Ia menyebut masih ada sejuta rintangan berbeda yang harus dihadapi sebelum sebuah negara benar-benar mendekati keputusan boikot.

"Saya pikir Inggris akan tetap berangkat," jawab Chadwick saat ditanya apakah Inggris, misalnya, bisa mengambil sikap moral dan menolak tampil.

Ia juga menjelaskan bahwa asosiasi nasional dan FIFA cenderung memandang insiden politik atau domestik sebagai sesuatu yang terpisah dari olahraga.

Pria berusia 61 tahun itu menekankan adanya perjanjian kontraktual antara FIFA, penyelenggara turnamen, dan asosiasi nasional seperti Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA).

"Jika Anda secara sepihak melanggar kontrak yang ada maka sangat mungkin akan ada sanksi. Anda akan dikenai sanksi sebagai akibatnya," jelas Chadwick.

Hingga kini, bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan belum dijelaskan secara terperinci.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, belum memberikan tanggapan terkait wacana boikot Piala Dunia 2026.

Namun, pada Oktober lalu, ia pernah menyatakan bahwa badan sepak bola dunia tidak dapat menyelesaikan persoalan geopolitik, merespons seruan agar Israel dilarang tampil dalam kompetisi yang disanksi FIFA.

Sumber: Sportbible