17+8 Tuntutan Rakyat: dari Transparansi DPR hingga Desakan Sahkan RUU Perampasan Aset

Dalam naskah yang mereka bawa, terdapat enam fokus utama:

1. Tugas Presiden Prabowo
2. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Tugas Ketua Umum Partai Politik
4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia
5. Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
6. Tugas Kementerian di sektor ekonomi.

Dari enam payung besar itu, lahirlah 17 tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang.

17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September 2025)

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lain pada demonstrasi 28–30 Agustus, dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR serta batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR, dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas rumah dinas.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk lewat jalur KPK.
6. Pecat atau beri sanksi tegas kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan aparat kepolisian dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum aparat atau komandan yang memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
12. TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Nyatakan komitmen publik TNI untuk tidak masuk ke ranah sipil di tengah krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal serta lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi soal upah minimum dan sistem outsourcing.

1. Reformasi DPR secara menyeluruh. Audit independen, tingkatkan syarat anggota (tolak mantan koruptor), tetapkan KPI, dan hapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup serta pajak yang ditanggung APBN.
2. Reformasi partai politik. Wajib publikasikan laporan keuangan dalam tahun ini dan pastikan fungsi oposisi berjalan.
3. Rencana reformasi perpajakan. Perbaiki distribusi APBN ke daerah, batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat, dan susun sistem perpajakan lebih adil.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset. Segera undangkan aturan tersebut dalam masa sidang ini, sertai penguatan KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Polri. Revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi keamanan, lalu lintas, dan ketertiban umum dalam 12 bulan.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah diminta mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat lembaga pengawas HAM. Revisi UU Komnas HAM, perluas kewenangan, serta perkuat Ombudsman dan Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Evaluasi proyek strategis nasional, lindungi hak masyarakat adat dan lingkungan, serta lakukan audit BUMN dan program ekonomi yang dianggap memberatkan rakyat, termasuk UU Ciptakerja.

Sumber: merdeka.com