Menkeu Purbaya Tolak Usulan Gaji PNS Daerah Dibiayai Pemerintah Pusat

Wacana agar gaji PNS daerah dibiayai oleh pemerintah pusat sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam pertemuan membahas sinergi fiskal antara pusat dan daerah.

Isu utama yang dibahas adalah mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi sumber pendapatan pokok pemerintah daerah.

Mahyeldi mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH telah memperberat keuangan daerah.

Di saat yang sama, anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus meningkat, sementara daerah juga tetap harus menjalankan berbagai program pembangunan.

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali skema TKD atau mengambil alih pembayaran gaji pegawai daerah.

"Kalau pembiayaan gaji bisa ditanggung pusat, pemerintah daerah bisa lebih fokus menjalankan pembangunan prioritas yang sejalan dengan arah nasional,” ujar Mahyeldi.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya mengakui bahwa permintaan dari kepala daerah adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kemampuan fiskal nasional agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara.

Ia menjelaskan, perekonomian nasional pada sembilan bulan pertama tahun ini menunjukkan tren perlambatan. Karena itu, kebijakan belanja negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memperlebar defisit anggaran.

"Setiap permintaan harus dihitung dengan kemampuan APBN. Kalau sekarang pusat menanggung semua gaji PNS daerah, defisit bisa melewati batas aman," kata Purbaya.

Menurutnya, menjaga rasio defisit di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan syarat utama untuk mempertahankan kesehatan fiskal nasional.

Pemerintah, berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara secara efisien.

Pertemuan antara Menteri Keuangan dan APPSI tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7-10-2025).

Selain Gubernur Sumatera Barat, turut hadir beberapa kepala daerah lain, antara lain Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi fiskal antara pusat dan daerah, di tengah meningkatnya tekanan keuangan regional akibat perlambatan ekonomi dan pembatasan belanja publik.

Purbaya menegaskan, meski pemerintah memahami tantangan fiskal daerah, kebijakan keuangan negara harus tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian.

"Kita semua harus menjaga agar APBN tetap sehat. Kalau defisit melebar, dampaknya ke ekonomi bisa panjang," ujarnya menutup pembicaraan.

Sumber: merdeka.com