Kebijakan Baru: Koperasi Kini Resmi Dapat Kelola Tambang dan Mineral hingga 2.500 Hektare

Aturan baru ini secara resmi membuka kesempatan bagi koperasi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), yang sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh entitas swasta atau badan usaha besar.

Langkah tersebut menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

"Ini bukan sekadar simbol, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara kepada gerakan koperasi agar mampu berdiri sejajar dengan pelaku usaha besar," kata Ferry.

Dengan aturan baru ini, koperasi berpeluang menjadi pemain penting di industri tambang. Selain berpotensi membuka lapangan kerja, keterlibatan koperasi diharapkan mampu menciptakan model bisnis yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Ferry optimistis, kebijakan ini akan melahirkan pengusaha tambang dari kalangan koperasi yang mampu mengelola sumber daya alam secara profesional dan bertanggung jawab.

"Gerakan koperasi punya semangat gotong royong. Ini bisa menjadi nilai tambah dalam mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan dan adil," ujarnya.

Kementerian Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) berkomitmen memberikan pendampingan penuh kepada koperasi yang ingin terlibat di sektor pertambangan. Bentuk dukungan yang akan diberikan meliputi peningkatan kapasitas manajerial, akses permodalan, serta kolaborasi lintas sektor.

"Pemerintah akan memastikan koperasi yang masuk ke sektor tambang bisa tumbuh sehat dan berdaya saing," tambah Ferry.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap koperasi tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam ekosistem ekonomi nasional, tetapi tampil sebagai pilar utama ekonomi rakyat yang mampu berkontribusi besar terhadap kesejahteraan bersama.

Sumber: merdeka.com