Belum Ada Kepastian Kenaikan Gaji PNS di 2026, Kemenkeu: Menunggu Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah pusat belum bisa memenuhi permintaan agar gaji PNS daerah ditanggung oleh APBN.

Ia menilai langkah tersebut sulit dilakukan mengingat kondisi fiskal dan keterbatasan ruang anggaran nasional.

"Kalau diminta sekarang (agar gaji PNS daerah dibayar pusat), ya pasti saya tidak bisa," ujar Purbaya, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi harapan Gubernur Sumatrra Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang meminta agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai di daerah.

Mahyeldi menyampaikan permintaan tersebut saat menghadiri pertemuan para gubernur dengan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu.

Agenda itu membahas rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026.

Menurut Mahyeldi, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH menambah tekanan fiskal bagi daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta melanjutkan berbagai program pembangunan.

Ia pun berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan TKD atau setidaknya membantu menanggung gaji pegawai agar pemerintah daerah bisa lebih fokus menjalankan program pembangunan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Sumber: merdeka.com