Sukses


Pemerintah Diingatkan untuk Mewaspadai Tantangan Sosialisasi Redenominasi Rupiah

Pemerintah diminta agar berhati-hati dalam sosialisasi redenominasi rupiah ke masyarakat.

Bola.com, Jakarta - Pengamat ekonomi dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menyosialisasikan rencana redenominasi rupiah kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman tahun 2010, ketika wacana serupa gagal terlaksana akibat lemahnya koordinasi dan minimnya dukungan lintas lembaga.

Menurut Ibrahim, kala itu Bank Indonesia (BI) sebenarnya telah siap dan aktif melakukan edukasi publik, tetapi upaya tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Pemerintah harus melakukan sosialisasi. Dulu tahun 2010, sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang yang harus melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi pemerintah karena dulu BI melakukan sosialisasi, tapi tidak direspons oleh pemerintah," ujar Ibrahim kepada Liputan6.com, Senin (10-11-2026).

Ia menegaskan, tanpa dukungan politik dan komunikasi publik yang kuat, kebijakan besar seperti redenominasi hanya akan berhenti di tataran wacana.

"Sekarang pemerintah di bawah Prabowo harus gencar melakukan sosialisasi bahwa akan ada pemotongan nominal rupiah atau redenominasi. Kemungkinan besar RUU-nya akan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR pada 2026," lanjutnya.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 3 halaman

Pentingnya Edukasi Publik

Ibrahim juga mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami konsep redenominasi rupiah.

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah daerah pada 2010, di mana masih banyak warga tidak tahu atau bahkan tidak peduli terhadap isu tersebut.

"Ini yang paling penting bagi pemerintah, memastikan redenominasi bisa diterima masyarakat karena masyarakat bawah itu tidak tahu apa itu redenominasi. Yang tahu hanya orang berpendidikan," katanya.

Minimnya pemahaman publik, menurutnya, dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan.

Itulah mengapa, ia mendorong pemerintah melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai kanal seperti media, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.

"Orang bisa panik kalau tidak ada edukasi dan sosialisasi dari sekarang. Ini penting supaya masyarakat tidak salah paham," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Langkah Teknis yang Jelas

Selain edukasi, Ibrahim menilai pemerintah harus menyiapkan kebijakan pendukung dan langkah teknis yang konkret agar masyarakat merasa tenang menghadapi perubahan nilai nominal rupiah.

Pemerintah, katanya, perlu menjelaskan secara transparan mengenai jadwal pelaksanaan, mekanisme penukaran uang, hingga jaminan nilai tukar agar tidak muncul spekulasi di pasar.

Ia menambahkan, sosialisasi yang diiringi kejelasan dan solusi praktis akan memperkuat kepercayaan publik terhadap rencana redenominasi yang kini sedang dipersiapkan pemerintah.

 

Sumber: merdeka.com

Lihat Selengkapnya

Video Populer

Foto Populer