Online Bullying Kian Marak, Negara Diminta Ambil Peran Tegas Lindungi Anak di Ruang Digital

Kraan menjelaskan, negara memiliki ruang untuk memperkuat perlindungan dengan menetapkan standar minimal yang wajib dipenuhi penyedia platform digital. Standar tersebut mencakup jaminan keamanan akses, perlindungan data pribadi anak, hingga pembatasan konten yang tidak layak.

Pim Kraan menekankan, prinsip perlindungan anak seharusnya berlaku konsisten antara dunia nyata dan ruang digital.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya celah regulasi yang membuat anak-anak rentan terhadap perundungan, eksploitasi, maupun paparan konten berbahaya.

"Ini jelas merupakan kekosongan regulasi. Hal-hal yang tidak diperbolehkan di jalanan, seharusnya juga tidak diperbolehkan secara online," ujarnya.

Selain itu, Save the Children menyoroti kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial yang mulai diterapkan di sejumlah negara, seperti Australia, serta sedang dikaji di Uni Eropa.

Meski demikian, Kraan menilai pendekatan berbasis usia saja belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan perlindungan anak di dunia digital.

"Regulasi berbasis usia bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Anak-anak harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan karena mereka mampu menyampaikan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka anggap aman," katanya.

Menurut Pim Kraan, pelibatan anak secara langsung dalam penyusunan kebijakan justru akan menghasilkan regulasi yang lebih relevan dan efektif, seiring dinamika ruang digital global yang terus berubah.

Sumber: merdeka.com