Krisis Air Bersih di Bali, Gubernur Koster: Harus Selesai, Malu Kalau Sampai Rakyat Mengantre

Bola.com, Jakarta - Masalah krisis air bersih masih melanda di sejumlah daerah di Bali. Pemerintah setempat pun berusaha mencari solusi tercepat.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pengelolaan dan distribusi air bersih di seluruh wilayah Pulau Dewata. BUMD tersebut akan bernama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerta Bhawana Sanjiwani.

Pembentukan Perumda ini ditujukan sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan krisis air bersih yang masih terjadi di sejumlah daerah di Bali. Saat ini, Pemprov Bali tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendirian Perumda Kerta Bhawana Sanjiwani sebagai landasan hukum operasionalnya.

Koster menjelaskan layanan utama BUMD tersebut bukan ditujukan langsung kepada masyarakat, melainkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pelanggan utama yang kemudian mendistribusikan air bersih ke warga.

"Karena masalah penyediaan air itu salah satu yang menjadi isu yang belum tuntas kita jawab. Jadi ini harus kita mulai kelola dengan lebih baik, melembaga, bersinergi dengan kabupaten kota, sehingga ke depan kita tidak lagi bicara tentang sulit air, ada warga yang harus ngantre di berbagai tempat untuk dapatkan air," kata Koster saat Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (22/12).

2 dari 3 halaman

Lemahnya Tata Kelola dan Sistem Distribusi

Calon Gubernur Bali Wayan Koster (Liputan6.com/Dewi Divianata)

UtamaIa menuturkan secara geografis Bali sebenarnya memiliki sumber air yang cukup dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Namun, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola dan sistem distribusi yang belum terintegrasi dengan baik.

"Sehingga di sebelah ada air di tempat sebelahnya kering. Ini persoalan yang harus kita selesaikan dengan cepat. Harus menjadi tekad kita bersama," imbuhnya.

Lebih lanjut, Koster menegaskan sejumlah wilayah yang selama ini mengalami kekurangan air bersih harus menjadi prioritas penanganan dalam lima tahun ke depan. Daerah tersebut antara lain Kecamatan Kubu di Kabupaten Karangasem, Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan, serta Kecamatan Gerokgak dan Tejakula di Kabupaten Buleleng.

"Itu harus selesai dalam lima tahun ini. Begitu juga di Jimbaran harus selesai. Apalagi di (Kabupaten) Badung PAD-nya tinggi. Malu kalau sampai rakyat harus mengantre air, tidak selesai sampai sekarang. Dan juga di Buleleng, di Gerokgak, Kecamatan Tejakula, termasuk desa saya, jadi kesulitan air," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Jadi Agenda Prioritas

Menurut Koster, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih di beberapa titik Bali harus ditempatkan sebagai agenda prioritas, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

"Sama-sama untuk memetakan sumber air, mata air, dan bagaimana pola distribusinya. Apalagi secara spesifik daerah-daerah desa terpencil itu harus dilakukan secara spesifik untuk menyalurkan airnya agar rakyat mendapatkan hak untuk memperoleh air sesuai dengan kebutuhannya," tegasnya.

Ia juga memastikan rencana pendirian BUMD ini telah melalui kajian kebutuhan daerah serta analisis kelayakan bisnis dan dinyatakan layak untuk dijalankan. Pada tahap awal, Perumda Kerta Bhawana Sanjiwani akan mengelola sektor air melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ke depan, Pemprov Bali juga membuka peluang untuk mengintegrasikan pengelolaan air dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Minum (PAM) dan UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL), dengan mempertimbangkan kapasitas BUMD dan kebutuhan layanan masyarakat.

"Jadi sekarang ada beberapa unit pengelola air. Saya kira itu ke depan harus kita kolaborasikan supaya menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien," ujarnya.