Bali Ubah Pendekatan Pariwisata, Wisman Akan Disaring Lebih Ketat

Menurut Koster, kebijakan ini dirancang sebagai langkah pengendalian agar kunjungan wisman lebih terarah dan memberikan dampak positif.

Pemprov Bali juga akan menelaah rencana perjalanan setiap wisman guna memastikan tujuan kunjungan yang jelas serta aktivitas yang tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat lokal.

Selain aspek finansial, pemerintah daerah ingin mengetahui secara terperinci aktivitas apa saja yang akan dilakukan wisman selama berada di Bali. Langkah ini diharapkan mampu mencegah perilaku yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Koster menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan praktik yang telah diterapkan di berbagai negara lain dalam mengatur kunjungan wisatawan asing.

"Ini supaya terkontrol semua, seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu kita akan melakukan hal yang sama," ujarnya.

Rencana pengetatan seleksi wisman ini muncul di tengah lonjakan kunjungan pascapandemi COVID-19.

Pada 2025, Bali mencatat kunjungan wisman sebanyak 7,05 juta orang melalui jalur udara dan sekitar 71 ribu orang melalui jalur laut, yang menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.

Kendati berdampak positif terhadap jumlah kunjungan, peningkatan tersebut juga memunculkan tantangan tersendiri.

Koster mengakui upaya menarik wisatawan secara masif sejak 2022 membuat proses penyaringan menjadi lebih sulit.

"Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali, itulah yang berlangsung sekarang jadilah dia (wisman) keenakan, nah ini harus kami atasi dan mengatasi tidak bisa sehari dua hari, perlu kesabaran," ucapnya.

Pemprov Bali menilai pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.

Kebijakan pemeriksaan tabungan dan rencana aktivitas wisman tersebut diharapkan dapat memastikan kunjungan yang lebih tertib serta memberikan kontribusi ekonomi yang nyata.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola kepariwisataan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah ingin memastikan pengelolaan pariwisata tidak semata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang.

"Ke depan, ini kami akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas. Jadi, tidak secara jumlah semata, tapi yang berkualitas yang dirancang melalui peraturan daerah itu tata kelola kepariwisataan," kata Koster.

Sumber: merdeka.com