Dari Demo hingga Makar, YLBHI Ungkap Pasal-Pasal Kontroversial KUHP Baru

Ketentuan itu berubah dalam KUHP baru. Melalui Pasal 256, kegiatan unjuk rasa, pawai, atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan dapat berujung pidana penjara hingga enam bulan.

"Jadi, KUHP baru ini menimbulkan norma baru di mana orang yang mengekspresikan pendapatnya bisa dipidana," kata Isnur dalam keterangannya, Senin (5-1-2026).

Sorotan serupa juga diarahkan pada Pasal 510 dan 511 yang mengatur arak-arakan serta aktivitas di jalan umum.

Dalam KUHP lama peninggalan kolonial, pelanggaran terkait kegiatan tersebut hanya diancam denda ratusan rupiah atau kurungan singkat selama beberapa hari.

Namun, dalam KUHP baru, ancamannya meningkat signifikan hingga pidana penjara selama enam bulan. Menurut Isnur, situasi ini terasa kontras dengan kondisi demokrasi saat ini.

"Di tengah situasi demokrasi yang sedang rusak, pasal ini seolah menghidupkan kembali pasal kolonial yang lama. Ancaman pidananya pun mencapai enam bulan," ucapnya.

Selain itu, YLBHI menyoroti perubahan pada pasal makar. Jika dalam KUHP lama ancaman maksimalnya adalah penjara seumur hidup, KUHP baru menambahkan alternatif hukuman yang lebih berat.

"Jika bicara soal tuduhan makar, pada KUHP lama (kolonial) ancamannya adalah penjara seumur hidup. Namun, sekarang, ada tambahannya berupa pidana mati," ujar Isnur.

Pengetatan aturan tidak hanya menyentuh ranah politik, tetapi juga aspek keseharian.

Isnur mencontohkan pengaturan terkait hewan. Pada KUHP lama, pelanggaran akibat kelalaian atau gangguan terhadap hewan hanya diancam kurungan beberapa hari.

Dalam KUHP baru, perbuatan serupa dapat dikenai pidana penjara hingga enam bulan.

"Padahal klaimnya KUHP ini ingin lebih menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, tapi kenyataannya ancamannya lebih mengerikan," ucapnya.

Aturan mengenai interaksi dengan narapidana juga mengalami peningkatan ancaman pidana. Jika sebelumnya memberi atau menerima barang dari narapidana tanpa izin hanya dikenai kurungan enam hari, kini ancamannya berubah menjadi penjara enam bulan.

"Ini lebih lama dibandingkan KUHP kolonial," tandas Isnur.

Sumber: merdeka.com