Bola.com, Jakarta - Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai diselimuti sorotan tajam. Bukan soal persaingan di lapangan, melainkan isu non-teknis yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, baru-baru ini mengeluarkan laporan yang cukup mengkhawatirkan. Mereka menilai, kondisi di negara tuan rumah, khususnya Amerika Serikat, dapat menjadi ancaman bagi para suporter, pemain, hingga masyarakat lokal selama Piala Dunia berlangsung.
Situasi ini muncul di tengah tingginya ekspektasi terhadap Piala Dunia 2026, yang akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan format 48 tim. Namun, di balik gemerlapnya turnamen, isu keamanan dan hak asasi manusia kini menjadi perhatian serius.
Bahkan, Amnesty menilai ada potensi bahwa atmosfer sepak bola yang seharusnya menyatukan justru bisa dibayangi rasa takut, terutama bagi kelompok tertentu seperti imigran dan komunitas minoritas.
Ancaman Deportasi dan Darurat HAM di Amerika Serikat
Amnesty International secara tegas menyebut Amerika Serikat tengah berada dalam kondisi “darurat hak asasi manusia”. Penilaian ini berkaitan dengan kebijakan imigrasi yang dinilai keras, termasuk deportasi massal dan penahanan terhadap imigran.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa lebih dari 500.000 orang telah dideportasi sepanjang 2025. Angka ini bahkan jauh melampaui jumlah penonton yang diperkirakan hadir di final Piala Dunia nanti.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar. Aparat seperti ICE dan CBP disebut melakukan penangkapan hingga penahanan secara sewenang-wenang, bahkan menggunakan metode yang dinilai mengintimidasi.
Amnesty juga memperingatkan bahwa situasi tersebut bisa berdampak langsung pada para suporter yang datang dari berbagai negara. Bahkan, pemain pun disebut tidak sepenuhnya bebas dari risiko tersebut.
“Situasi ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat memengaruhi siapa saja yang ingin menikmati Piala Dunia,” tulis laporan tersebut.
Gelombang Protes dan Pembatasan Kebebasan
Tak hanya di Amerika Serikat, laporan Amnesty juga menyoroti situasi di Kanada dan Meksiko. Di kedua negara tersebut, gelombang protes terkait berbagai isu sosial justru mendapat pembatasan dari aparat.
Di Meksiko, misalnya, muncul protes terkait pembangunan infrastruktur Piala Dunia yang dianggap memicu penggusuran dan gentrifikasi. Sementara di Kanada, sejumlah demonstrasi dilaporkan dibubarkan oleh pihak berwenang.
Amnesty juga menyoroti adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul di ketiga negara tuan rumah. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat inklusivitas yang selama ini digaungkan oleh FIFA.
Bahkan, kelompok suporter LGBTQ+ disebut menghadapi potensi diskriminasi, yang semakin memperkuat kekhawatiran terkait keamanan dan kenyamanan selama turnamen berlangsung.
FIFA Didesak Bertindak
Dalam laporan tersebut, Amnesty International mendesak FIFA untuk mengambil langkah nyata. Mereka meminta adanya jaminan bahwa Piala Dunia 2026 akan berlangsung aman, inklusif, dan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, FIFA juga diminta memastikan bahwa tidak ada tindakan penegakan hukum terkait imigrasi yang dilakukan di sekitar venue pertandingan atau selama kegiatan terkait turnamen berlangsung.
Amnesty menilai, tanpa intervensi yang jelas dari FIFA, Piala Dunia 2026 berisiko menjadi ajang yang tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga sarat kontroversi di luar lapangan.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju kick-off turnamen, tekanan terhadap FIFA dan negara tuan rumah dipastikan akan terus meningkat. Piala Dunia 2026 kini bukan hanya soal siapa yang akan menjadi juara, tetapi juga bagaimana dunia sepak bola menjaga nilai-nilai kemanusiaan di panggung global.