Piala Dunia 2026 Jadi Sorotan Organisasi HAM, FIFA Diminta Tak Jadi Alat Humas Pemerintah AS

Jamil Dakwar, Direktur Program HAM di American Civil Liberties Union, menyebut kebijakan yang sedang digalakkan pemerintah Donald Trump telah meningkatkan risiko bagi komunitas imigran, pengunjung mancanegara, maupun warga lokal.

"Ketika FIFA dan kota-kota tuan rumah menyiapkan Piala Dunia, pemerintahan Trump justru meningkatkan kebijakan berbahaya yang mengancam keselamatan komunitas imigran, wisatawan, dan penduduk," ujar Dakwar.

"Kesan yang muncul adalah FIFA seolah menyeret dirinya menjadi bagian dari alat hubungan masyarakat untuk menormalkan pemerintahan AS yang makin otoriter. Itu menjadi kekhawatiran besar bagi kami, dan kami sangat terganggu oleh situasi ini," imbuhnya.

Nada serupa disampaikan Amnesty International USA. Daniel Norona, Direktur Advokasi Kawasan Amerika, menyebut ada kemungkinan besar bahwa penggerebekan imigrasi dapat terjadi saat pertandingan berlangsung.

"Tidak boleh ada seorang pun yang menghadiri pertandingan sepak bola lalu berakhir dengan penahanan sewenang-wenang atau deportasi," kata Norona.

"Ancaman penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan, termasuk penegakan imigrasi, di area Piala Dunia sangat mengkhawatirkan, dan FIFA tidak boleh tinggal diam. FIFA harus memperoleh jaminan yang mengikat dari otoritas AS bahwa turnamen ini menjadi ruang aman bagi semua orang, terlepas dari sikap politik, pendapat, atau status imigrasi," tutur Norona.

Pada Juni lalu, sebanyak 90 organisasi masyarakat sipil di AS menulis surat kepada FIFA.

Mereka mendesak federasi tersebut menggunakan posisi strategisnya sebagai penyelenggara Piala Dunia untuk mendorong pemerintahan Trump memberikan jaminan keamanan bagi penduduk lokal maupun pengunjung.

"Kami meminta FIFA menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak fundamental jutaan pengunjung dan suporter dari luar negeri yang memasuki wilayah Amerika Serikat untuk menghadiri turnamen, serta hak konstitusional para imigran yang telah lama tinggal, bekerja, dan berkontribusi bagi kota-kota tuan rumah," demikian isi surat tersebut.

Jennifer Li dari Dignity 2026, satu di antara penandatangan, mengatakan bahwa hingga kini tak ada balasan apa pun dari FIFA.

Dalam ketentuan umum statuta organisasi, FIFA menegaskan bahwa mereka berkomitmen menghormati seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional serta berupaya mendorong perlindungan hak-hak tersebut.

Pihak FIFA telah diminta memberikan tanggapan lebih lanjut, demikian pula Departemen Luar Negeri AS.

"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung kesuksesan Piala Dunia. Namun, pada saat yang sama, pemerintahan Trump tidak akan goyah dalam menegakkan hukum Amerika dan standar keamanan nasional tertinggi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Guardian.

Sumber: The Guardian